Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumpulkan pejabat KPU daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hal itu terkait hasil sidang sengketa hasil pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang terhadap 16 perkara sengketa hasil pilkada.
"Kami sudah kumpulkan semua daerah yang diputuskan pemungutan suara ulang oleh MK untuk mempersiapkan segala sesuatunya," kata Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: Tanggapi Putusan MK soal Pemungutan Suara Ulang, Ini Langkah KPU
Selain itu, kata Ilham, KPU juga menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang.
Mulai dari anggaran, logistik, rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Juga kesiapan teknis dalam menjalankan putusan MK. Kita kaji bersama maksud dari putusan MK dan bagaimana melaksanakannya dalam ranah teknis," ujar dia.
Sebelumnya, MK telah menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan sejak Kamis (18/3/2021) hingga Senin (22/3/2021).
Jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang masuk dalam tahap pembuktian.
Baca juga: MK Putuskan 16 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Ini Daftarnya...
Dari 32 perkara yang diputus, 16 perkara diminta lakukan pemungutan suara ulang.
Terdiri dari sengketa Bupati Teluk Wondama, Bupati Yalimo, Bupati Nabire sebanyak dua perkara, Bupati Morowali, dan sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, Bupati Labuhanbatu Selatan, Bupati Halmahera Utara, Bupati Labuhanbatu, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
Kemudian, sengketa Bupati Rokan Hulu, Bupati Mandailing Natal, Bupati Indragiri Hulu, Gubernur Jambi, Wali Kota Banjarmasin, dan Bupati Boven Digoel.
