Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh

Kontributor Palembang, Aji YK Putra
Kompas.com - Kamis, 18 Februari 2021 | 09:41 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaHANDOUTPelantikan tujuh Plh Bupati oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Rabu (17/2/2021).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik 7 pelaksana harian bupati untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

Ketujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musirawas Utara, Ogan Ilir dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Ketujuh daerah itu tidak memiliki pimpinan daerah, lantaran para bupati telah habis masa jabatannya.

Baca juga: Pencuri di Sumsel Ini Mencabuli Korbannya dengan Ancaman Senjata Tajam

Sementara, para pemenang Pilkada serentak 2020 sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena masih terganjal gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekda OKU Timur Junaidi ditunjuk sebagai Plh Bupati.

Kemudian Romzi yang juga sebagai Sekda ditugaskan sebagai Plh Bupati OKU Selatan.

Syahrozin yang merupakan Sekda Kabupaten PALI ditunjuk menjadi Plh Bupati.

Kemudian Sekda Musi Rawas EC Priskodesi dilantik menjadi Plh Bupati.

Untuk Musirawas Utara, Sekda Alwi Rohan dilantik menjadi Plh Bupati.

Baca juga: BNN OKI Menangkap Bandar Sabu yang Mengirim Barang dari Batam ke Palembang

Sementara untuk Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Sumsel Aufa Syahrizal dilantik menjadi Plh Bupati.

Herman Deru mengatakan, pelantikan pelaksana harian bupati agar roda pemerintahan tetap berjalan, sembari menunggu hasil keputusan dari Kemendagri.

Ia berharap para pelaksana harian bupati ini dapat bertugas sesuai fungsi masing-masing untuk membantu pemerintah daerah.

"Ada enam sekda yang ditunjuk untuk Plh. Sementara, Kabupaten Ogan Ilir diambil dari Kadisbudpar, karena Sekda di sana merupakan Plt," kata Herman usai pelantikan, Rabu (17/2/2021).

PenulisKontributor Palembang, Aji YK Putra
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
Nasional
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
Nasional