Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda

Kontributor Padang, Perdana Putra
Kompas.com - Rabu, 17 Februari 2021 | 08:23 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

PADANG, KOMPAS.com - Sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian (Plh) bupati dan wali kota.

Hal itu dikarenakan 12 kepala daerah bakal memasuki akhir masa jabatan mulai Rabu (17/2/2021).

Daerah itu adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman.

Baca juga: Dua Guru SMPN 10 Padang Positif Covid-19, Sekolah Tatap Muka Dihentikan

Kemudian, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.

"Penunjukkan itu sesuai dengan radiogram T.120/86/PEM-2021 yang ditandatangani oleh Plh Gubernur Sumbar Alwis," kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Iqbal Rama Dipayana saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Iqbal menjelaskan, tugas kepada Sekda berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu dijelaskan jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah.

Baca juga: Sengketa Pilkada Sumbar, MK Tolak Permohonan Mulyadi-Ali Mukhni

Hal itu juga untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/738/OTDA pada 3 Februari 2021 tentang penugasan pelaksana harian kepala daerah.

"Sekda tersebut menjadi Plh bertujuan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan daerah. Sekda memimpin pemerintahan sampai dilantiknya kepala daerah definitif atau sampai dilantiknya pejabat (Pj) kepala daerah," kata Iqbal.

Seperti diketahui, 12 daerah tersebut telah selesai menjalani Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020

Hanya saja, hingga sekarang belum ada kepala daerah yang dilantik, karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PenulisKontributor Padang, Perdana Putra
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Nasional
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
Nasional
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
Nasional
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Regional
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Regional
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
Nasional
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
Nasional
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Regional
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Tren
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Nasional
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
Nasional
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Regional
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Nasional