MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Kompas.com - Kamis, 21 Januari 2021 | 22:25 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa MK memiliki waktu paling lama 45 hari dalam memutus perkara perselishan hasil Pilkada sejak diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Hal itu dikatakan Anwar dalam sidang pleno khusus laporan tahunan 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, yang disiarkan secara daring.

"Artinya paling lama pada 24 Maret 2021 seluruh perselisihan hasil pilkada sudah harus diputus," ujar Anwar seperti ditulis Antara.

Baca juga: Tak Ada Sengketa Pilkada, KPU Bantul dan Gunungkidul Tetapkan Paslon Terpilih Besok

MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Sidang sengketa hasil pilkada dilakukan pada tanggal 26-29 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Baca juga: MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Anwar Usman mengatakan, MK mempunyai pengalaman menangani sengketa hasil pilkada selama lebih dari satu dasawarsa.

Namun kali ini bakal lebih banyak tantangan lantara digelar di masa pandemi Covid-19. 

Penulis
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Nasional
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
Nasional
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
Nasional
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Regional
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Regional
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
Nasional
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
Nasional
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Regional
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Tren
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Nasional
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
Nasional
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Regional
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Nasional