Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM

Sania Mashabi
Kompas.com - Kamis, 7 Januari 2021 | 16:50 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIWarga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 2.356.412 pemilih pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mencatat ada 41 dari 136 permohonan dalam sengketa hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Data itu diungkapkan oleh peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulada dalam diskusi daring, Kamis (7/1/2021).

"Dari 136 permohonan kami behasil identifikasikan ada 41 pemohonan proses penyelanggaran Pilkada Serentak 2020 itu ada pelanggaran TSM," kata Ihsan.

Baca juga: Hingga 6 Januari, MK Terima 135 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Adapun daerah yang menggunakan dalil tersebut antara lain Sumatera Barat, Tajung Balai, Nias Selatan, Sijunjung, Solok, hingga Boven Digoel.

Selain dugaan pelanggaran TSM dalil lainnya yang digunakan adalah terkait hak pilih, kesalahan penghitungan suara, manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Kemudian netralitas penyelenggara pilkada, pelaksanaan pilkada, politik uang, politisasi birokrasi dan persoalan syarat pencalonan.

Sebelumnya, Kode Inisiatif mencatat ada 136 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 yang diajukan ke MK.

Adapun jika dirincikan sengketa hasil pemilihan gubernur ada tujuh permohonan.

Baca juga: Pengamat: Blusukan Risma Bisa untuk Tunjukkan Kinerja atau Kepentingan Pilkada DKI

Kemudian sengketa hasil pemilihan bupati 115 permohonan dan sengketa hasil pemilihan wali kota ada 14 permohonan.

Ihsan mengatakan, jumlah permohonan sengketa pilkada sejak tahun 2015 hingga 2020 terbilang fluktuatif.

Pada 2015 tercatat 152 permohonan, kemudian di 2017 ada 60 permohonan, 2018 72 permohonan dan di 2020 sampai dengan 6 Januari 2021 ada 136 permohonan.

PenulisSania Mashabi
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Nasional
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Nasional
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
Nasional
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
Nasional
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Regional
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Nasional
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Seleb
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Nasional
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Regional
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
Nasional
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
Nasional
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Regional