Bawaslu Jabar Catat 202 Pelanggaran di Pilkada 2020

Kontributor Cianjur, Firman Taufiqurrahman
Kompas.com - Kamis, 17 Desember 2020 | 08:38 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

CIANJUR, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menangani 202 perkara pelanggaran pada Pilkada 2020.

Terdapat 8 kota/kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Karawang, Cianjur, Pangandaran, dan Indramayu.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya 60 perkara administrasi, 19 perkara kode etik dan 9 perkara pidana, serta yang lainnya.

Baca juga: Hasil Pleno KPU untuk Pilkada Cianjur 2020, Ini Paslon yang Unggul

“Dari 9 perkara pidana yang kita tangani itu, 4 perkara sudah vonis, yakni 2 di Cianjur, 1 di Indramayu, dan 1 lagi baru kemarin vonis di Kabupaten Bandung,” kata Dahlan kepada wartawan saat memantau pleno rekapitulasi suara di Cianjur, Selasa (15/12/2020) malam.   

Kendati rekapitulasi penghitungan suara telah selesai, proses penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran tetap berjalan sebagai kaidah penegakan hukum yang dilakukan pihak Bawaslu.

“Artinya apa? Kaitan dengan pelanggaran ini kita tetap konsen untuk menyelesaikan yang sudah ditangani, dan tentunya juga dalam prosesnya Bawaslu akan kawal terus,” ujar dia.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 16 Desember 2020

Dahlan mengingatkan kepada kontestan yang mendapatkan suara terbanyak untuk tidak menyikapi kemenangan dengan euforia atau berlebihan, sehingga bisa menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Bagi mereka yang tidak puas terhadap hasil ada jalur hukum yang bisa mereka gunakan,” kata dia.

Namun, sejauh ini belum ada pihak yang melakukan gugatan terkait hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu nanti ada ketentuan-ketentuannya, selisih hasil yang tentu menjadi prasyarat yang bisa dilakukan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, ada ketentuannya,” ucap Dahlan.

PenulisKontributor Cianjur, Firman Taufiqurrahman
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional