Bawaslu Jabar Optimistis Tidak Ada Klaster Baru Covid-19 dari Pilkada

Kontributor Cianjur, Firman Taufiqurrahman
Kompas.com - Senin, 14 Desember 2020 | 09:36 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaShutterstockIlustrasi virus corona

CIANJUR, KOMPAS.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah selesai digelar.

Terdapat 8 daerah di Jabar yang menggelar Pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu.

Baca juga: Dari Rekonstruksi Terungkap Anggota FPI Ingin Merebut Senjata Polisi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama proses pencoblosan atau saat hari pungut hitung berjalan dengan baik.

“Untuk prokes saat hari pungut hitung tidak terjadi kerumunan, sehingga Bawaslu Jabar bisa menyatakan tidak terjadi klaster baru (penyebaran Covid-19),” kata anggota Bawaslu Jabar Lolly Suhenty kepada Kompas.com saat meninjau pemungutan suara ulang di Cianjur, Minggu (13/12/2020). 

Baca juga: Bawaslu Jabar Sebut Ada 22 Pelanggaran Saat Pilkada, 2 di Cianjur

Kendati begitu, pihaknya tetap mewanti-wanti para pihak terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa rekapitulasi suara.

Terutama bagi kubu pasangan calon yang dinyatakan unggul sementara.

“Kami imbau paslon yang sudah dinyatakan unggul untuk tidak menimbulkan kerumunan, misalnya karena senang lalu mengumpulkan orang,” ujar dia.

Menurut Lolly, Bawaslu akan memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 berjalan dengan baik sampai akhir. 

“Jangan sampai saat pemungutan bagus, namun ketika proses rekap malah menjadi klaster. Namun, kita berharap itu tidak terjadi,” ucap dia.

PenulisKontributor Cianjur, Firman Taufiqurrahman
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional