Real Count KPU Pilkada Balikpapan Data 58,94 Persen, Rahmad-Thohari Unggul Lawan Kotak Kosong

Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton
Kompas.com - Jumat, 11 Desember 2020 | 17:51 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaWebsite resmi KPUHasil real count KPU di Pilkada Kota Balikpapan dengan suara masuk 58,94 persen pada Jumat(11/12/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Pasangan calon (paslon) Rahmad Masud – Thohari Azis unggul dari kolom kosong hasil real count KPU Pilkada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hingga Jumat (11/12/2020) pukul 14.21 Wita, jumlah suara masuk sudah 149.020 dari 887 TPS atau 58,94 persen. Total keseluruhan TPS di Balikpapan sebanyak 1.505 TPS.

Dari jumlah suara masuk tersebut, Rahmad – Thohari meraih 92.243 suara atau 61,9 persen. Sementara kolom kosong meraih 56.777 suara atau 38,1 persen.

Baca juga: Jembatan Pulau Balang Tersambung 100 Persen, Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan Kini Terhubung

Hasil sementara tersebut dirilis KPU melalui situs web resminya, pilkada2020.kpu.go.id.

Dari enam kecamatan yang tersebar di Kota Balikpapan, Rahmad – Thohari masih unggul untuk perolehan suara.

Di antaranya Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota.

Saat ini angka perolehan suara yang dirilis KPU terus bergerak hingga data masuk 100 persen.

Meski begitu, data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Baca juga: Derita Nelayan di Pesisir Balikpapan, Area Tangkapan Terancam karena Industri

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.

PenulisKontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton
EditorTeuku Muhammad Valdy Arief
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional