Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya ikut mengusung dan mendukung pasangan calon di 222 Pilkada.
Dari jumlah tersebut, PPP menang di 123 daerah atau persentase kemenangan sebesar 55,5 persen.
Arsul meyakini persentase kemenangan masih akan bertambah dan mendekati target PPP yaitu 60 persen.
"Kemungkinan jumlah dan persentase ini masih akan bertambah, dilihat dari target pemenangan Pilkada PPP yang 60 persen dari jumlah yang diikuti, maka capaian Pilkada PPP ini telah mendekati target," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12/2020).
Baca juga: Satgas: Rangkaian Pilkada Belum Selesai, Tetap Disiplin Protokol Kesehatan
Arsul menjelaskan, partainya menjadi partai pengusung di 174 daerah dan menjadi partai pendukung di 48 daerah dikarenakan tidak memiliki kursi di DPRD.
Ia juga mengatakan, partainya tidak ikut mengusung pasangan calon di 4 daerah, meskipun memiliki kursi DPRD dan abstain atau tidak memberikan dukungan kepada paslon mana pun di 44 Pilkada.
"Dari keseluruhan Pilkada 2020 yang diikuti oleh PPP, maka dari perhitungan sementara per tanggal 11 Desember ini, terdapat 94 pilkada yang dimenangkan paslon, di mana PPP menjadi menjadi pengusung dan 29 daerah di mana PPP menjadi pendukung paslon," ujarnya.
Baca juga: PPP Prioritaskan Kemenangan untuk 60 Kadernya di Pilkada 2020
Lebih lanjut, menurut Arsul, jumlah kemenangan akan bertambah dikarenakan PPP belum memasukkan hasil Pilkada di beberapa daerah seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.
Selain itu, hasil Pilkada di beberapa daerah dimana PPP menjadi partai pengusung belum masuk dikarenakan ada perbedaan hasil hitung cepat (quick count) dengan real count KPU.
"Karenanya, kami nilai belum bisa dipergunakan untuk memproyeksikan menang-kalahnya," kata dia.
Baca juga: Putra Presiden Diprediksi Menang Pilkada Solo, Pengamat: Rentan Dinasti Politik
