Warga menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39 Banjarsari, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solo, Rabu (9/12/2020). Mengangkat tema TPS sadar protokol kesehatan, petugas TPS 39 terlihat mengenakan hasmat serta warga yang datang diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengenakan sarung tangan.JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berpendapat, pelaksanaan Pilkada 2020 pada Rabu (9/12/2020) berhasil meski diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.
Menurut dia, pelaksanaan pilkada di Indonesia bisa jadi contoh bagi negara-negara lainnya.
"Kita adalah bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (10/12/2020).
Baca juga: Bawaslu Temukan KPPS di 1.172 Terpapar Covid-19, KPU: di TPS Mana?
Kendati begitu, Azis mengingatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk memitigasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Azis meminta Satgas agar jangan sampai lengah.
"Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah di jalankan secara menyeluruh sehingga tidak memunculkan klaster baru. Untuk ini, Gugus Tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact tracing," ujarnya.
Berkaitan dengan hasil Pilkada, Azis meminta masyarakat sabar menunggu hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia mengingatkan agar tidak ada konflik antarpendukung pasangan calon kepala daerah.
Jika ada perbedaan pendapat, hasil penghitungan suara nanti dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konsitutsi (MK).
Baca juga: Selama Gelaran Pilkada, Menkominfo Pastikan Temukan 47 Isu Hoaks
"Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerakan masa di saat pandemi kini. Jangan ada yang main hukum sendiri," ucapnya.
Ia pun mengingatkan KPU dan Bawaslu dapat mengakomodasi keberatan dari berbagai pihak secara jujur dan adil serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, polisi juga diminta tegas jika sampai ada mobilisasi massa pasca-pilkada ini.
"KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," kata Azis.
Baca juga: Bawaslu Sebut KPPS di 1.172 TPS Terpapar Covid-19, Ini Kata KPU
