Petugas Linmas menyemprotkan cairan disinfektan ke area Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat simulasi pemungutan suara Pilkada serentak di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020). Simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan serta penanganan pemilih khusus disabilitas dan diduga terpapar COVID-19 tersebut bertujuan untuk menghindari penularan COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020, serta menciptakan pemilu yang aman dan sehat. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/wsj.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara untuk Pilkada 2020 di Indonesia yang dilangsungkan pada Rabu (9/12/2020) dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus baru Covid-19.
Pilkada yang berlangsung pada hari ini, telah mengalami penundaan dari jadwal awal pada September.
Jumlah kasus infeksi virus corona dan kematian yang melonjak menjadi alsan penundaan.
Pada Senin (7/12/2020), jumlah infeksi total negara itu mencapai 581.550 dan jumlah kematian karena Covid-19 ada 17.867.
Angka keduanya tertinggi di Asia Tenggara, tapi sepertinya tidak mencerminkan secara nyata penyebaran Covid-19 yang terjadi di dalam negeri karena tingkat pengujian sangat rendah, seperti yang dilansir dari The Diplomat pada Selasa (8/12/2020).
Baca juga: Pilkada 2020 di Mata Media Asing, Dinasti Politik Jokowi jadi Sorotan
Risiko tersebut telah mendorong seruan luas untuk penundaan lebih lanjut, tapi Presiden Joko Widodo menolaknya.
Ia berargumen bahwa penundaan lebih lanjut akan menyangkal hak konstitusional masyaraka, yang diperoleh dengan susah payah, dan berisiko menciptakan kekosongan kekuasaan di seluruh nusantara.
Seperti yang dilansir dari The Diplomat, Pemilu tidak menjamin infeksi massal, tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi.
Sejak mengadakan pemilihan nasional pada 8 November, Myanmar telah menghadapi lonjakan Covid-19 yang telah mendorongnya ke posisi ketiga terbesar untuk jumlah infeksi di Asia Tenggara.
Sementara itu, pemilu yang berlangsung di Sabah, Malaysia pada akhir September dianggap sebagai penyebab gelombang kedua di negara itu.
Melansir Bloomberg pada Selasa (8/12/2020), sekitar 47 persen responden dalam survei Oktober oleh lembaga survei independen Indikator Politik Indonesia, mengatakan mereka tidak mungkin pergi ke tempat pemungutan suara karena ketakutan akan virus corona.
Baca juga: Santi Whiteside, Perempuan Berdarah Batak yang Ikut Pilkada Australia
Sedangkan, ada 41 persen yang mengatakan mereka kemungkinan akan memilih. Sisanya belum diputuskan.
Abdul Rahman Wahab (24 tahun), mengaku gugup akan datang untuk memberikan suara di Sulawesi.
“Kesehatan adalah prioritas saya, tetapi memilih juga merupakan bagian penting dari kehidupan kita di negara demokrasi,” kata Abdul seperti yang dilansir dari SCMP pada Rabu (9/12/2020).
Suprianto, ketua panitia TPS di distrik Ciputat Jakarta, mengatakan kepada SCMP bahwa “semua TPS telah didisinfeksi”, untuk digunakan untuk pemilihan yang aman.
“Kami membuat ruang seluas mungkin untuk memungkinkan jarak sosial. Para pemilih juga diharuskan memakai masker. Jika tidak, maka Anda tidak akan diizinkan di TPS, ” ujar Suprianto.
Laura Navika Yamani, dosen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan pemungutan suara ini, merupakan “risiko besar bagi masyarakat kita”, mengingat Indonesia belum melewati puncak pertama virus corona, dan terlalu sedikit tes yang dilakukan.
Baca juga: Wali Kota Ini Menang Pilkada 2 Minggu Setelah Meninggal karena Covid-19
“Ini terbukti dari tingkat kepositifan yang masih tinggi,” ujar Laura kepada Al Jazeera.
“Melihat kondisi Indonesia saat ini, saya kurang setuju (dengan ide pemilihan), apalagi ada poster yang beredar bahwa panitia akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan suara dari pasien yang terinfeksi Covid-19,” imbuhnya.
Laura mengacu pada rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengirimkan petugas bersetelan hazmat lengkap untuk membantu pemilih yang terdiagnosis Covid-19.
Tingkat positif Indonesia mencapai 15,8 persen pada Selasa (8/12/2020), dibandingkan dengan rekomendasi WHO kepada pemerintah untuk mempertahankan angka di bawah 5 persen selama setidaknya 14 hari berturut-turut sebelum membuka kembali aktivitas normal.
KPU telah memberlakukan langkah-langkah ketat untuk staf dan pemilih, serta mendistribusikan sarung tangan dan peralatan pelindung lainnya ke TPS di seluruh negeri untuk membantu menjaga keamanan orang.
“Saya dapat memahami situasi ini, tetapi kami sedang berupaya,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam webinar pada Senin (7/12/2020) tentang kekhawatiran terhadap pandemi virus corona.
Baca juga: Kiriman Pertama Vaksin Pfizer Covid-19 Mendarat di Israel
Arief menambahkan bahwa semua orang dari markas KPU hingga ke TPS harus sehat sebelum diizinkan bekerja, tetapi tidak merinci apakah tes Covid-19 itu wajib.
“Kami memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya terlindungi dengan membuat protokol kesehatan dari masuk hingga keluar TPS,” ujarnya.
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Tanah Air, sebelumnya meminta KPU untuk "mempercepat" penyaluran APD ke TPS, dengan mengatakan sekitar 70 persen dari peralatan masih ada di gudang KPU daerah sepekan sebelum pencoblosan.
"Jadi mereka sekitar tiga, empat hari terlambat dari jadwal," kata Adrianus kepada Al Jazeera.
Tidak ada laporan gangguan yang signifikan terhadap APD, kata Arief, meskipun banjir di provinsi Sumatera Utara "cukup mengganggu" operasi di sana.
Hingga Minggu malam (6/12/2020), ia mengatakan bahwa data menunjukkan sedikitnya 87 persen APD sudah didistribusikan.
Baca juga: Polisi Gerebek Pesta Super Spreader Covid-19, 158 Orang Ditangkap
