Mahfud MD: Ketaatan Protokol Kesehatan di Pilkada Capai 92 Persen

Achmad Nasrudin Yahya
Kompas.com - Rabu, 9 Desember 2020 | 15:47 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIWarga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 2.356.412 pemilih pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan di hari pemungutan suara Pilkada 2020 mencapai sekitar 92 persen.

Mahfud mengatakan, persentase penerapan protokol kesehatan itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92 persen ketaatan terhadap protokol Covid-19 yang disampaikan oleh BNPB. Saya kira itu supaya dipertahankan, kalau perlu terus ditingkatkan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera.Humas Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera.
Baca juga: Update Hasil Pilkada Pangandaran, Jeje dan Adang Menang Telak di TPS Sendiri

Mahfud mengaku gembira dengan tingginya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di hari pemungutan suara.

Sebab, pemerintah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak karena tetap memutuskan menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Keputusan itu dinilai berpotensi akan menciptakan klaster baru Covid-19.

Akan tetapi, kata Mahfud, data kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tersebut menunjukkan tidak ada bedanya antara daerah yang menggelar Pilkada dan non-Pilkada.

"Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada Pilkada itu justru serangan Covid-19 juga besar, memang di daerah-daerah yang ada Pilkada perkembangan terinfeksi besar juga," kata Mahfud.

Mahfud pun menekankan supaya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dipertahankan, bahkan jika perlu terus ditingkatkan.

Baca juga: Pilkada Bulukumba 2020, Muchtar Unggul di TPS Tommy Satria Yulianto

"Kita sudah membuktikan kepada para orang yang dulu pesimis, bahwa enggak juga terjadi apa-apa yang lebih parah dibandingkan dengan tidak ada Pilkada," terang Mahfud.

"Kita sudah buktikan, bahwa ini biasa-biasa saja, gitu," imbuh Mahfud.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

PenulisAchmad Nasrudin Yahya
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Nasional
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Surabaya
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Regional
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Regional
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+