Petugas Linmas menyemprotkan cairan disinfektan ke area Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat simulasi pemungutan suara Pilkada serentak di Alun-Alun Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020). Simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan serta penanganan pemilih khusus disabilitas dan diduga terpapar COVID-19 tersebut bertujuan untuk menghindari penularan COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020, serta menciptakan pemilu yang aman dan sehat. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/wsj.
DEPOK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akan menyambangi warga yang sedang dirawat di rumah sakit karena positif Covid-19 untuk pemungutan suara Pilkada Depok besok, Rabu (9/12/2020).
Para pasien yang akan disambangi ialah pasien bergejala ringan hingga sedang.
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna berujar, para pasien itu akan difasilitasi dengan formulir pindah memilih.
"Sejak beberapa hari yang lalu petugas petugas kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, minta data," ujar Nana ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).
Baca juga: Pilkada Depok Disebut Paling Rawan Penyebaran Covid-19
"Kemudian dari data itu kita fasilitasi mereka pindah memilih menggunakan formulir A5. Jadi tidak ujug-ujug mereka menggunakan hak pilihnya atau diberikan kesempatan kayak begitu," lanjutnya menjelaskan.
Di samping itu, para pasien yang akan diminta memilih juga akan difasilitasi dengan sarung tangan plastik sekali pakai. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus melalui surat suara.
"Yang akan menyambangi adalah petugas KPPS dari TPS terdekat dari rumah sakit tersebut. Mereka didampingi oleh tenaga kesehatan di rumah sakit setempat," ujarnya.
"KPPS ada dua orang, lalu ada pengawas dari jajaran Bawaslu, kemudian ada saksi juga ikut sepanjang mereka dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) lengkap," ungkap Nana.
Meski digelar di tengah pandemi, KPU Kota Depok memasang target partisipasi pemilih pada Pilkada Depok hingga 77,5 persen.
Padahal, Depok punya riwayat masalah dengan partisipasi pemilih bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Pada Pilkada 2010, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 54,28 persen.
Lalu, pada Pilkada 2015, partisipasi pemilih hanya naik tipis jadi 54,53 persen.
Kini, di tengah wabah, sejumlah lembaga telah memetakan kerawanan Pilkada Depok karena penyebaran virus corona.
Baca juga: Besok Pilkada, Depok Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi Pekan Ini
Dalam pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI, Kota Depok dinilai berisiko paling tinggi ditolak warga karena faktor pandemi, dengan skor 100.
Senada, lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menetapkan Depok sebagai wilayah penyelenggara Pilkada 2020 dengan potensi penyebaran Covid-19 tertinggi se-Indonesia.
Kesimpulan itu diperoleh dari formulasi Indeks Kerumunan Massa dan Keterpaparan Virus yang.
"Dari indeks yang kami formulasikan, didapatkan bahwa Pilkada Depok menepati urutan pertama wilayah yg paling rawan dalam penyelenggaraan pilkada 2020 dengan angka indeks 64,90 poin" kata peneliti IDEAS, Fajri Azhari, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (8/12/2020).
Lalu, Satgas Covid-19 RI pada pekan ini juga menetapkan bahwa Kota Depok kembali masuk sebagai zona merah atau wilayah yang berisi petinggi penularan Covid-19.
Hingga data terbaru kemarin Kota Depok sudah melaporkan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat, dengan total 11.554, dengan tren jumlah pasien yang masih terus melonjak pesat sejak pekan kedua November.
Sampai kemarin, terdapat 2.425 warga Depok yang tengah dirawat karena terpapar Covid-19.
