Masuk Daerah Rawan, Brimob Polda NTB dan Gorontalo Diturunkan di Pilkada Makassar

Kontributor Makassar, Himawan
Kompas.com - Senin, 7 Desember 2020 | 14:24 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/HIMAWANKapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana saat diwawancara usai, gelar pasukan pengamanan Pilwalkot Makassar di Lapangan Karebosi, Senin (7/12/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimob Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gorontalo ikut diturunkan untuk mengamankan hari pencoblosan pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, Rabu (9/12/2020).

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mengatakan, total ada 2.692 personel gabungan yang ikut berjaga untuk mengamankan proses pemilihan di Kota Makassar.

Selain untuk mengantisipasi keamanan, aparat yang diturunkan juga akan mengawasi pemilihan agar menerapkan protokol kesehatan mengingat pelaksanaan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

"Di samping itu kita (juga) sudah menggelar anggota-anggota kita untuk melaksanakan Pam TPS sebanyak 1.568 juga bergabung dengan unsur kekuatan-kekuatan BKO baik itu dari Polda maupun dari Brimob Nusantara," ujar Witnu saat diwawancara di Lapangan Karebosi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Polda Sulsel Sebut Makassar dan Barru Miliki Indeks Kerawanan Pilkada Tertinggi

Sejauh ini kata Witnu, pihaknya masih berupaya persuasif bila mendapati masyarakat berkumpul dan tidak mematuhi protokol kesehatan jelang masa penghitungan suara.

Namun polisi akan mendisiplinkan, bila imbauan yang bersifat persuasif itu tidak diindahkan.

"Kita tidak ingin justru di tahapan pemungutan suara nanti terjadi kluster, terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 terutama di TPS-TPS. Ini yang akan terus kita lakukan," ujar dia.

Terkait daerah yang rawan terjadi gesekan saat pencoblosan di Kota Makassar, Witnu mengatakan, polisi sudah memetakan wilayah itu.

Untuk pola pengamanan, mantan Direktur Intel dan Keamanan Polda Sulsel ini mengaku akan menerapkannya dalam bentuk soft dan hard approach seperti tindakan terhadap kelompok atau oknum yang nanti akan mencoba mengganggu tahapan Pilkada.

Baca juga: Polda Sulsel Tunda Penyelidikan Laporan Pencemaran Nama Baik JK

Namun, dia menegaskan pihak kepolisian tidak akan dilengkapi senjata demi membuat masyarakat nyaman saat memilih.

"Artinya masyarakat kita juga jangan khawatir  jangan takut juga untuk datang ke TPS karena kita menjamin kesempatan juga menjamin keamanan warga masyarakat yang datang ke TPS," tandas Witnu. 

PenulisKontributor Makassar, Himawan
EditorTeuku Muhammad Valdy Arief
Terkini Lainnya
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Nasional
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Surabaya
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Regional
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Regional
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+