IlustrasiPADANG, KOMPAS.com - Calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat nomor urut 02, Nasrul Abit - Indra Catri menawarkan program percepatan pelayanan publik dengan cepat melalui teknologi informasi.
Pelayanan publik dengan teknologi itu didukung oleh sarana dan prasarana seperti ketersediaan internet serta sumber daya aparatur.
"Kita perlu meningkatkan pelayanan publik dengan teknologi informasi. Caranya melengkapi sarana internet, pelatihan bagi aparatur," kata Nasrul Abit dalam debat Pilkada Sumbar 2020, Kamis (2/12/2020).
Baca juga: Siapa Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada Sumbar?
Nasrul mengakui bahwa tidak semua aparatur pelayan publik bisa paham dalam menjalani teknologi informasi.
"Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan," kata Nasrul.
Sementara calon wakil gubernur Indra Catri menambahkan, untuk masyarakat juga dibutuhkan pendampingan.
Menurut Indra Catri, mayoritas masyarakat yang cukup melek teknologi ada di perkotaan.
"Bagi di luar kota, tentu masyarakat belum banyak yang paham. Ini yang akan perlu pendampingan nantinya," kata Indra.
Baca juga: Menguji Tuah Prabowo di Pilkada Sumatera Barat
Sementara itu, calon wakil gubernur Sumbar nomor urut 03 Genius Umar mengakui, Sumbar membutuhkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Sudah saatnya dibutuhkan digitalisasi pelayanan publik. Tapi masih banyak yang harus dilakukan, misalnya legalisasi tandatangan elektronik," kata Genius.
Debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar ini merupakan debat terakhir jelang masa tenang kampanye dan pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Debat tersebut diikuti empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar.
Pasangan nomor urut 01 yaitu Mulyadi - Ali Mukni yang diusung Demokrat dan PAN.
Kemudian nomor urut 02, Nasrul Abit - Indra Catri yang diusung Gerindra.
Nomor urut 03, Fakhrizal - Genius Umar yang diusung Golkar, Nasdem dan PKB.
Terakhir, pasangan nomor urut 04, Mahyeldi - Audy Joinaldy yang diusung PKS dan PPP.
Tema debat kali ini yaitu tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia.
Sub-tema debat ini adalah kesehatan, budaya, adat, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.
