Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Kompas.com - Kamis, 3 Desember 2020 | 06:16 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaAntara FotoPetugas dengan mengenakan baju hazmat membantu warga menggunakan hak suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Surabaya 2020, di halaman Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/11). Simulasi tersebut untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme dan prosedur proses pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tinggal menghitung hari. Namun masih ada kalangan masyarakat yang tidak tahu kapan dan cara memilih calon pemimpin mereka di tengah wabah virus corona di Indonesia.

Selain tidak tahu pelaksanaan dan tata cara pemilihan, sebagian warga juga tidak menerima visi dan misi kandidat melalui media daring.

Hal itu dialami sejumlah warga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang kandidat pemimpinnya tunggal serta di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, yang kekurangan akses internet.

Kampanye terbuka dengan tatap muka secara langsung lantas menjadi pilihan satu-satunya.

Baca juga: Salah Alamat, Sejumlah Surat Suara Pilkada Sabu Raijua Terkirim ke Timor Tengah Utara

Dampaknya, kerap terjadi kerumunan massa melampaui 50 orang yang tak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Imbas lain akibat minim sosialisasi, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 diprediksi menurun—sebagaimana disebutkan beberapa survei.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kutai Kartanegara dan Buru Selatan mengatakan telah melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih - walaupun hasilnya sulit diprediksi akibat kewajiban melaksanakan protokol kesehatan.

Namun, KPU Pusat menargetkan partisipasi mencapai 77% - lebih besar dari pilkada sebelumnya yang dilakukan saat tidak ada pagebluk Covid-19.

Baca juga: Survei Pilkada Surabaya: Elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji 49,9 Persen, MA-Mujiaman 38,1 Persen

Pilkada Kutai Kertanegara

Warga Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Kukar, Rahmat Fornia, tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.Zakarias Demon Daton Warga Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Kukar, Rahmat Fornia, tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.
'Sosialisasi terbatas dan tidak tahu cara memilih'

"Kami tidak tahu kapan dan bagaimana cara mencoblos di masa pandemi ini," kata Petrus Daniel warga Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada BBC News Indonesia.

Padahal waktu menyalurkan pilihan politik tinggal menghitung hari, pada 9 Desember 2020. Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) akan melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon yaitu Edi Damansyah-Rendi, melawan kotak kosong.

"Saya ingin mencoblos sebagai warga negara, tapi tidak ada sosialisasi," katanya - juga tidak ada sosialisasi protokol kesehatan dari pemerintah.

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Petrus menambahkan, selain tidak ada sosialisasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, di wilayahnya yang mayoritas warga bekerja sebagai petani juga tidak ada kampanye dari calon baik melalui tatap muka maupun daring.

"DI sini juga tidak bisa pakai virtual. Banyak tidak tahu teknologi," ujar Petrus.

Warga lain dari Desa Manunggal Jaya, Kukar, Rahmat Fornia juga menyebut tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.

"Kalau dari baliho jalan sih katanya 9 Desember, tidak tahu betul atau tidak. Tidak pernah ikut kampanye dan tidak tahu programnya," tambah Rahmat yang menjual makanan dan minuman ringan di kios.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Golput: takut dosa dan capek dibohongi

Rahmat juga mengungkapkan tidak akan memilih pada Pilkada Kukar.

"Kalau itu 100% tidak mungkin, bahkan 1000%. Capek dibohongi, ditambah lagi karena virus corona," kata Rahmat yang pernah menjadi kader partai politik.

Masih di Desa Manunggal Jaya, penjual sayur bernama Ngatemi juga tidak tahu apa-apa tentang pilkada.

"Saya tidak tahu kapan pencoblosan, kampanye, sosialisasi," kata Ngatemi asal Surabaya, Jawa Timur yang telah tinggal di sana lebih dari 11 tahun.

Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket

Juru kampanye Paslon Edi Damansyah - Rendi, Solihin mengakui pasangannya sedikit melakukan kampanye virtual serta kampanye tatap muka akibat wabah Covid-19.

"Memang ini situasi sulit. Kita juga kedepankan keselamatan masyarakat. tapi kita tetap usaha berikan informasi program. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai saat kampanye muncul klaster baru. Itu kita antisipasi," katanya.

"Kalau kita kampanye virtual tidak semua ada HP, mau tidak mau pakai brosur dibagikan, media sosial, semua bisa tahu. Tapi kami tidak bisa jangkau semua karena bagi kami kesehatan yang utama," ujar Edi.

Sementara koordinator tim hukum pemenangan kotak kosong Pilkada Kukar, Maulana menyebut, masyarakat menolak calon tunggal yang ditetapkan KPUD yang merupakan bentuk dari oligarki.

Baca juga: Pilkada Tanah Bumbu, Zairullah-Rusli Janji Kembalikan Aset Warga yang Dirampas Perusahaan

'Sulit sosialisasi di tengah pandemi'

Kepala Dusun Putuk Rejo, Kutai Kertanegara, Rohmatul Umah mengakui, sulit melakukan sosialisasi di tengah pandemi akibat pembatasan kegiatan.Zakarias Demon Daton Kepala Dusun Putuk Rejo, Kutai Kertanegara, Rohmatul Umah mengakui, sulit melakukan sosialisasi di tengah pandemi akibat pembatasan kegiatan.
Kepala Dusun Putuk Rejo, Kutai Kertanegara, Rohmatul Umah, mengaku sulit melakukan sosialisasi di tengah pandemi akibat pembatasan kegiatan.

"Jadi jarang kita kumpul dan ketemu banyak orang, jadi wajar kalau banyak warga yang tidak tahu informasi baik tentang pilkada maupun Covid-19," kata Rohmatul yang juga menyebut calon belum masuk ke wilayahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Kukar, Muhammad Amin.

"Sosialisasi pilkada ke masyarakat memang agak sulit di tengah pandemi. Makanya kami berdayakan teman-teman PPK untuk berkreasi sendiri. Kami juga mengajak dan meminta peserta untuk mengajak orang lain," kata Amin.

Baca juga: Ini Mekanisme Pemilihan Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal

Ia juga menyebut tantangan terbesar Pilkada 2020 adalah mendongkrak partisipasi di tengah target nasional 77%.

"Mau adakan kegiatan yang sifat kreasi pun susah. Sementara yang diterima masyarakat itu hal-hal yang hiburan. Sementara hiburan butuh kerumunan. Jadi tidak bisa," katanya.

Amin juga menjelaskan di wilayahnya kebanyakan dilakukan kampanye tatap muka. "Jarang pakai virtual, selain kendala HP, juga jaringan internet," katanya.

Baca juga: Hasil Investigasi Ombudsman Jelang Pilkada, 22 KPUD Belum Distribusikan APD

'Hampir 90% melanggar protokol'

Ilustrasi penggunaan masker, masker berkatupShutterstock Ilustrasi penggunaan masker, masker berkatup
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur Saipul Bachtiar mengatakan saat tahap pencalonan hampir 90% melanggar protokol Covid-19.

"Terutama jaga jarak. Di tahap kampanye, kami belum lihat secara signifikan pelanggaranya dan spesifik melanggar protokol Covid," kata Saipul.

Saipul menambahkan, akibatnya terdapat empat calon di Kaltim yang terpapar Covid-19 yang dua di antaranya meninggal yaitu calon Bupati Berau Muharram (inkumben), dan calon Wali Kota Bontang Adi Darma.

Sementara itu pengamat politik Universitas Mulawarman, Sonny Sudiar, menyebut kualitas pilkada dan partisipasi pemilih akan baik jika penyelenggara dan pemilih serius.

Baca juga: Saat Kapal Perang Digunakan Demi Pilkada

"Masyarakat ini kadang urusan bantuan-bantuan aktif, tapi giliran urusan politik mereka abai. Kalau masyarakat ingin ada perubahan maka harus terlibat menggunakan hak pilih, tapi prediksinya partisipasi akan menurun," katanya.

Di tambah lagi, Pilkada Kukar berbeda - hanya memilih satu pasang calon yang melawan kotak kosong.

"Ada aksi borong partai karena paslon tidak pede menang. Begitu juga di Balikpapan. Sehingga muncul gerakan coblos kotak kosong," katanya.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Pilkada di Kabupaten Ketapang Kalbar Dibubarkan

Jumlah orang positif Covid-19 di Kalimantan Timur, 2 Maret sampai 29 November, tercatat 19.505 jiwa, dengan jumlah kematian mencapai 587 orang.

Sementara untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara Kamis, (26/11), total kasus positif 3.418 orang, dengan total meninggal 65 orang dan 3418 sembuh.

Berdasarkan, peta wilayah sebaran Covid-19 Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (3/11/2020), terdapat 75 desa atau kelurahan yang masuk dalam zona merah.

Baca juga: 5 Fakta Rumah Calon Bupati Boven Digoel Dibakar Massa, Diduga Terkait Pilkada, 2 Peleton Brimob Dikerahkan

Pilkada Buru Selatan

Kampanye pilkada di Kabupaten Buru Selatan.SAID SOTTA Kampanye pilkada di Kabupaten Buru Selatan.
Internet terbatas dan kampanye terbuka libatkan 'ribuan' orang

Seorang warga Dusu Kusu-kusu, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Saimah Abas berangkat dari kampungnya menuju lokasi kampanye, akhir November lalu.

Ia ingin bertatapan langsung untuk mengetahui rencana program kerja calon yang dipilih.

"Kita tidak bisa seperti [pilkada] yang dulu, atur massa ke dusun lain, desa lain kita bisa kumpul bersama pakai kendaraan untuk kampanye. Sekarang jadi terbatas," kata Saimah kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Korps Polairud Amankan Distribusi Kotak Suara Pilkada 2020 di Wilayah Kepulauan

Siamah adalah satu dari ratusan bahkan ribuaan orang yang menghadiri kampanye pasangan calon Safitri Malik Soulisa-Gerson Elieser Selsily, di sebuah lapangan terbuka pada Rabu (25/11/2020) lalu.

Pendukung Safitri juga ada sebagian yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak.

"Mereka kampanye begini karena internet tidak ada, di sini cuma Telkomsel saja, itupun cuma telepon," kata Saimah yang bekerja sebagai petani cengkeh.

Baca juga: Detik Terakhir Pilkada Karawang, AHY Minta Cellica-Aep Yakinkan Swing Voters

'Takut corona'

Sosialisasi visi dan misi calon bupati-calon wakil bupati Kabupaten Buru Selatan.SAID SOTTA Sosialisasi visi dan misi calon bupati-calon wakil bupati Kabupaten Buru Selatan.
Namun apa yang dilakukan Saimah berbeda dengan warga lain. Di Kecamatan Namrole, warga bernama Hawa tidak pernah ikut kampanye akibat Covid-19.

"Keluar takutnya sampai terpapar karena ada orang banyak berkumpul ramai-ramai toh, jadi lebih enaknya tinggal di rumah saja," kata Hawa yang hanya mengetahui calon dari stiker yang dibagikan.

Namun Hawa akan menggunakan hak suaranya pada 9 Desember dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Senada, Nur Fatimah hanya mengikuti kampanye satu kali. "Setelah itu takut, banyak orang, karena corona, jaga kesehatan toh," kata Fatimah.

Baca juga: Jalani Tes Covid-19 Menjelang Pilkada, 2 Anggota Polres Jember Terkonfirmasi Positif

Di Kecamatan Ambalau, warga bernama Gawi Mani tidak pernah mengikuti kampanye sekalipun karena virus corona.

"Kenal calon dari baliho saja. Itu pun cuma satu, selebihnya saya tidak tahu," kata Gawi.

Tetangga Gawi, bernama Adam juga memilih tinggal di rumah karena wabah vrus corona.

"Jika terpapar corona maka kita di tempatkan di tempat karantina dan banyak pengurusan yang berbelit-belit sehingga memilih di rumah untuk menghindari dari penyakit tersebut," kata Adam.

Baca juga: Risma Tulis Surat untuk Warga, Ajak Tak Golput di Pilkada Surabaya

Pengamat politik Universitas Pattimura, Maluku, Said Lestaluhu, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Maluku kemungkinan akan menurun, padahal partisipasi adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Namun, yang Said Lestaluhu takutkan akibat virus corona adalah masifnya politik uang di pilkada.

"Dampak pandemi ekonomi masyarakat menurun, situasi ini menjadi lahan calon dan timses membeli suara," ujar Said yang berharap penyelenggara dan pengawas pilkada bisa mengantisipasi ini.

Baca juga: Ini Strategi Bali Tekan Penyebaran Covid-19 Jelang Pilkada dan Libur Akhir Tahun

Paslon: massa tidak bisa dibendung

Kampanye terbuka dilakoni calon Bupati dan calon Wakil Bupati Buru Selatan,Safitri Malik Soulisa-Gerson Elieser Selsily.SAID SOTTA Kampanye terbuka dilakoni calon Bupati dan calon Wakil Bupati Buru Selatan,Safitri Malik Soulisa-Gerson Elieser Selsily.
Calon Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, mengatakan di setiap kampanye terbuka selalu menjalankan peraturan KPU dan protokol kesehatan.

"Setiap kamanye, kursi tetap jumlahnya, pakai protap jaga jarak, dibagikan masker, dan dikasih peringatan sama pembawa acara tentang protap," kata Safitri.

Begitu juga dengan kerumunan yang diprediksi mencapai ribuan pada kampanye Rabu (25/11/2020) - yang dihadiri Saimah Abas.

"Mengatur masyarakat dengan tingkat euforia tinggi tidak segampang itu. Lihat model kemarin, beta langsung turun dan berbaur dengan masyarkat," kata Safitri.

Baca juga: Menguji Tuah Prabowo di Pilkada Sumatera Barat

Ungkapan senada juga disampaikan ketua tim paslon Hadji Ali-Jainuddin Booy, Sami Latbual.

"Kampanye manusia tidak bisa dibendung, itu di luar kendali kami. Yang tidak bisa kami bendung, karena semangat itu tadi, semangat masyarakat untuk perubahan," kata Sami.

Sami menambahkan, kampanye terbuka menjadi pilihan satu-satunya akibat tiadanya jaringan internet.

"Jadi pilihannya adalah menggunakan kampanye tatap muka, pintu ke pintu, desa ke desa," kata Sami.

Baca juga: Sidang Pelanggaran Pilkada Belitung Timur, Ketua Timses Rival Anak Yusril Ungkap Perjuangan Kakek Bersama Bung Karno

Baik Safitri dan Sami mengklaim telah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang kampanye - seperti tidak melebih 50 orang, dan menjalankan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan Syarif Mahulauw mengatakan pelaksanaan kampanye terbuka dan bertatap langsung dengan warga diambil akibat kendala jaringan internet yang terbatas.

Syarif juga mengklaim telah melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada termasuk bagaimana cara memilih.

Baca juga: Jelang Pencoblosan Pilkada, Serang, Cilegon dan Tangsel Masuk Zona Merah

"Kami intensif sosialisasi, kemarin diproses simulasi pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi, respon masyarakat bagus dan sudah paham," kata Syarif - terdapat 201 TPS dalam 79 desa di enam kecamatan yang akan memilih.

Mengenai dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam proses kampanye - seperti tidak jaga jarak dan menggunakan masker - Syarif tidak mau menjawab.

"Kalau teknis terkait itu [kerumunan], pasangan calon yang punya gawe untuk memobilisasi orang menghadiri kesempatan pasangan calon menyampaikan visi misi, tanya di situ saja," kata Syarif.

Ia pun tidak mau berkomentar mengenai upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang diprediksi menurun.

Baca juga: Warga Positif Covid-19 Tetap Bisa Ikut Pilkada, Mencoblos di TPS Terdekat

Menurunnya partisipasi

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11).Antara Foto Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat mendampingi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 di Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (29/11).
Beberapa Lembaga survei memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 akan menurun.

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan partisipasi pemilih akan jatuh mencapai 46% - dengan perbandingan pada pilkada tahun2015 sebesar 70%, 2017 sebanyak 74,2% dan 2018 mencapai 73,24%.

Penurunan itu disebabkan karena pemilih enggan menuju TPS untuk memberikan suaranya, kata riset itu.

Baca juga: Adu Kartu dan Janji Jor-joran Dana Bantuan di Debat Kedua Pilkada Depok

Survei Indonesian Public Institute (IPI) menunjukan hampir 80% pemilih menyatakan was-was datang ke TPS karena Covid-19.

Kemudian survey Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan, 47,1 persen ragu atau kecil kemungkinan datang ke TPS.

Lalu, survei Lembaga Charta Politika Indonesia juga menyebut hanya 34,9% pemilih yang tetap datang, 10,2% menyatakan tidak akan datang, dan 55% tidak tahu/tidak jawab.

Penulis
EditorRachmawati
Terkini Lainnya
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
Nasional
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
Nasional