KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nicholas Ryan Aditya
Kompas.com - Rabu, 2 Desember 2020 | 18:00 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANWarga memasukan kertas suara ke kotak suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak di Jawilan, Serang, Banten, Sabtu (21/11/2020). Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti keharusan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh untuk mencegah penyebaran COVID-19.ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan DPR bersama Kementerian Dalam Negeri diputuskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menggunakan tiga macam alat pelindung diri (APD) dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"KPPS semuanya akan menggunakan alat pelindung diri, meskipun tidak lengkap sebagaimana dokter dan perawat di rumah sakit. Maka petugas kami di TPS itu akan diberi APD tiga macam yaitu face shield, masker, dan sarung tangan," kata pria yang akrab disapa Wima ini dalam konferensi pers virtual Ombudsman RI, Rabu (2/12/2020).

Wima melanjutkan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama menyangkut kesehatan, petugas KPPS juga akan diberikan baju Hazmat.

Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket

Namun, ia juga mengatakan bahwa tetap ada petugas kesehatan yang berjaga di TPS untuk menolong dan menangani hal-hal tersebut.

"Tentu saja tidak dilaksanakan sendiri apabila ada hal-hal yang menyangkut kesehatan. Tetap ada petugas medis yang berada di TPS tersebut," ucapnya.

Wima juga memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.

Oleh karena itu, ia menjamin ketersediaan APD dan protokol kesehatan lainnya akan lengkap pada hari H pelaksanaan.

"Untuk protokol kesehatan yang lain seperti tisu, disinfektan, alat semprot dan lainnya itu tentu akan kita siapkan di TPS. Karena instruksi itu sudah kami berikan kepada teman-teman untuk selalu melakukan hal tersebut," tuturnya.

Terkait distribusi APD, ia juga menjelaskan prosedurnya melalui KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), lalu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan berakhir di KPPS.

Di sisi lain, Wima mengingatkan bahwa pada saat ini masih termasuk masa kampanye Pilkada.

Sementara masa kampanye akan berhenti pada Minggu (6/12/2020) 00.00 waktu setempat.

Selanjutnya, pada 6-8 Desember 2020 akan memasuki masa tenang Pilkada.

Baca juga: Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Pada 6-8 Desember 2020 akan diberlakulan masa tenang. Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

PenulisNicholas Ryan Aditya
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Nasional
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Nasional
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
Nasional
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
Nasional
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Regional
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Nasional
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Seleb
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Nasional
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Regional
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
Nasional
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
Nasional
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Regional