Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Sania Mashabi
Kompas.com - Selasa, 1 Desember 2020 | 16:17 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.com/HaryantipuspasariFritz Edward Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 29 November 2020 telah memeriksa 416 uniform resource locator (URL) yang berpotensi disalahgunakan dalam Pilkada 2020.

Data tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

"416 URL dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah dianalisa oleh Bawaslu," kata Fritz.

Baca juga: Menguji Tuah Prabowo di Pilkada Sumatera Barat

Fritz mengatakan, dari 416 URL yang diperiksa 103 URL tercatat melanggar Pasal 69 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kemudian 10 URL melanggar Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 juncto Pasal 47 ayat 5 dan 6 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Junto Pasal 187 ayat 1 UU Pilkada.

Sementara delapan URL melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada dan dua URL melanggar Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Fritz mengatakan, Bawaslu sudah meminta Kemenkominfo agar 228 URL tersebut untuk di-take down atau dihapus.

Bawaslu juga membuat kanal "Laporkan" di situs bawaslu.go.id sejak 10 Oktober 2020, Form A Online, pengaduan lewat aplikasi WhatsApp di nomor 081114141414, dan link typerform khusus pengawas pemilu: htttps://bawaslu.typerform/to/PuPdqG.

Sebelumnya, Fritz juga sempat mengatakan, pengawasan kampanye di media sosial merupakan pekerjaan rumah bersama dan tidak hanya terpaku pada satu lembaga.

Baca juga: Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Sebab, kata dia, media sosial merupakan sebuah lautan luas, sehingga tidak bisa hanya diawasi satu lembaga.

"Ini (media sosial) lautan luas yang tidak bisa satu lembaga pun mengawasinya sehingga peranan berbagai lembaga sangat penting," ujar Fritz dalam diskusi bertajuk Publik: Media Sosial dan Pilkada 2020 secara virtual, Minggu (22/11/2020).

PenulisSania Mashabi
EditorKrisiandi
Terkini Lainnya
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi
Nasional
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Perludem: Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Seharusnya Sebelum Penetapan Hasil Pilkada
Nasional
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...
Nasional
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
KPU: Petahana Cenderung Gunakan Dalil Pelanggaran TSM dalam Sengketa Pilkada
Nasional
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan
Regional
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM
Nasional
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Lucky Hakim: Setelah Dilantik Jadi Wakil Bupati Indramayu Saya Tak Terima Tawaran Sinetron
Seleb
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilkada 2020 Dijaga Ketat Polisi
Nasional
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Survei Litbang Kompas: Kepala Daerah Terpilih Diminta Atasi Dampak Covid-19
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU
Nasional
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang 2020 Naik Jadi 70,03 Persen
Regional
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen
Nasional
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
MK Terima 131 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember
Nasional
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Terpilih Tunggu Keputusan MK
Regional