Timses Rival Anak Yusril di Pilkada Belitung Timur Didakwa Pasal Penghasutan

Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur
Kompas.com - Jumat, 27 November 2020 | 19:02 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi pilkada

BELITUNG, KOMPAS.com - Tim sukses pasangan calon nomor urut 1 Burhanuddin-Khairil Anwar di Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, harus menjalani persidangan terkait konten kampanye yang diduga berisi hasutan.

Syarifah Amelia (Amel) yang bertindak sebagai ketua tim pemenangan didakwa Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-undang nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjungpandan, kasus bermula dari laporan saksi Rudi J yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur pada 30 Oktober 2020.

Saksi menjelaskan pada 26 Oktober 2020 melihat dalam akun Facebook Milenial Berakar yang memuat video berisikan orasi kampanye terdakwa Syarifal Amelia.

Baca juga: PDI-P Bentuk Koalisi Besar Hadapi Golkar dan PKS di Pilkada Belitung Timur

Dalam video itu, terdakwa menyebutkan salah satu kalimat "Karena kalau bersih pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor 1".

Video tersebut diunggah pada 15 Oktober 2020.

Menurut saksi, Rudi J, kalimat tersebut merupakan kata-kata menghasut saat kegiatan kampanye 14 Oktober 2020 di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang.

"Ahli Pidana Dede Kania dan Keterangan ahli Hukum Tata Negara Fahri Bachmid, menjelaskan bahwa untuk konteks delik yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf c tidak perlu adanya impact atau dampak yang secara materil harus dapat terlihat, terukur, dan/atau terjadi tetapi cukup perbuatan itu telah dilakukan maka secara hukum telah dapat dikualifisir melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang," demikian keterangan tertulis dalam SIPP.

Ketua Bawaslu Belitung Timur Wahyu Epan mengatakan, kasus bermula dari laporan saksi ke polsek setempat.

Kemudian diteruskan ke Gakkumdu yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

"Selama proses kami juga libatkan keterangan ahli karena ini masuk dugaan pidana pemilihan," ujar Epan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

Epan memastikan, tidak ada intervensi pihak tertentu selama proses di Gakkumdu tersebut.

"Setelah masuk ke persidangan kami memberi keterangan sesuai fakta yang ada," ujar dia.

Gakkumdu, kata Epan, telah mengklasifikasi jenis pelanggaran sesuai kewenangan. Yakni pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara, pidana pemilihan dan jenis pelanggaran lain semisal netralitas ASN.

Pilkada 2020 Belitung Timur diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Burhanuddin-Khairil Anwar dan nomor urut 2 Yuri Kemal-Nurdiansyah.

Yuri Kemal merupakan putra dari pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Pihak keluarga: terlalu dipaksakan

Sementara itu, pihak keluarga menilai kasus Syarifah Amelia (Amel) terkait Pilkada 2020 Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, yang berlanjut ke sidang Pengadilan Negeri, terlalu dipaksakan.

"Menurut saya terlalu dipaksakan, dan rawan intervensi politik. Kalau melihat substansinya, tidak ada unsur yang disangkakan," kata suami Amel, Surya Batara Kartika saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

Surya menilai, Amelia sebagai ketua tim sukses sebagai sosok sentral tim pasangan calon yang diusungnya, sehingga terkesan harus segera dihentikan pergerakannya.

Baca juga: PDI-P Usung Yuri Kemal, Putra Yusril Ihza Mahendra, di Pilkada Belitung Timur

"Saya yang menghadiri langsung proses persidangan, mendengarkan keterangan para saksi merasa ini kasus yang terlalu berlebihan yang menimpa Amel sebagai ketua timses," ujar Surya.

"Pelaporannya cenderung dipaksakan dan banyak hal-hal yang mengherankan. Apalagi kasus ini dalam proses pendakwaan melibatkan pihak atau saksi yang seharusnya netral seperti Bawaslu atau KPU," tambahnya.

PenulisKontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur
EditorFarid Assifa
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional