Pengendara motor melintas di depan ornamen bertuliskan COBLOS yang merupakan alat sosialisasi Pilkada Tangsel di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2020). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
KOMPAS.com - Perhelatan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2020 di masa pandemi virus corona tidak hanya sekadar dilihat dari hasilnya.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan adanya lonjakan kasus Covid-19 di AS perlu menjadi perhatian tersendiri. Apalagi, Indonesia pada 9 Desember 2020 akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
Melalui akun Twitter @drdickybudiman, Dicky menyinggung soal kasus Covid-19 yang terjadi di AS.
"Sy tdk tahu siapa yg memberi masukan pd Bpk Presiden ttg "tdk ada potensi kluster pilkada" merujuk pengalaman USA. Adanya disaster post election AS sangat jelas. Dgn lonjakan kasus >100K dlm 11 hari terakhir & kematian >1000 org/hari sebagian evidence nyata. Ancaman tsunami kasus jls," tulisnya.
Kompas.com sebelumnya memberitakan, kasus kematian di AS akibat Covid-19 meningkat. Rata-rata kematian harian di AS lebih dari 1.100 orang selama beberapa hari terakhir.
Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di AS Rata-rata 1.100 Kasus Per Hari
Berdasarkan data Worldometer, Rabu (18/11/2020), saat ini jumlah kasus infeksi yang ditemukan di AS sudah sebanyak 11.695.711 kasus.
Dari data tersebut, jumlah kematian sebanyak 254.255 kasus, dan 7.087.796 kasus lain berhasil sembuh.
Dicky mengingatkan pemerintah bersiap menghadapi risiko lonjakan seperti di AS apabila tetap melaksanakan Pilkada.
"Kalau mau adakan pemilu seperti AS di tengah pandemi, ya berarti harus siap juga dengan akibatnya. Seperti yang dialami AS saat ini, angka kasus meningkat tajam, kematian juga dan kesakitan di RS," sebut Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/11/2020).
Ia menilai aturan pemerintah dalam Pilkada serentak mendatang belum cukup menekan potensi terjadinya penularan dan peningkatan kasus Covid-19 pascaPilkada serentak.
Baca juga: Satgas: 17 Daerah Pilkada Berisiko Tinggi Penularan Covid-19, 215 Risiko Sedang
Diketahui, pemerintah menetapkan aturan dalam pelaksanaan pesta demokrasi nanti. Di antaranya, pada Pilkada 2020 masyarakat akan diatur kedatangannya berdasarkan jadwal yang diperoleh masing-masing untuk mencegah kerumunan.
Masyarakat juga akan diberikan sarung tangan plastik untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan benda-benda yang digunakan secara bersama-sama di lokasi pemilihan.
Aturan lain, pemilih juga dilarang membawa anak kecil ke tempat pemungutan. Masyarakat juga diimbau menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.
Dicky menilai semua itu belum efektif. Apalagi, ia mengatakan, ada anggapan di masyarakat jika sudah menerapkan 3M maka sudah aman dari virus corona.
"Protokol kesehatan (3M) itu akan efektif dan sangat efektif ketika dilaksanakan di atas fondasi intervensi 3T (testing, tracing, dan treatment) yang optimal, atau minimal memadai," kata Dicky.
Baca juga: Mendagri: Jumlah Daerah yang Selenggarakan Pilkada Berstatus Zona Merah Turun
Dicky berharap akan ada perbaikan kualitas dan kuantitas 3T di seluruh wilayah agar agenda Pilkada serentak tidak menghasilkan kasus-kasus infeksi baru.
"Ketika strategi 3T-nya di wilayah tersebut tidak memadai, ya jangan berharap protokol Covid-nya (3M) akan evektif, karena itu akan dipengaruhi oleh laju penyebaran atau transmisi di wilayah atau negara itu," jelas dia.
Sementara, ketika ditanya apa yang bisa masyarakat lakukan selain menerapkan 3M untuk menekan potensi penularan ketika Pilkada, Dicky tidak banyak memberikan jawaban.
"Ikhtiar dengan 3M dan membatasi keluar rumah juga interaksi dengan orang lain. Selanjutnya berdoa supaya dampak pilkada tidak terlalu buruk," kata dia.
Baca juga: Bawaslu Catat Kegiatan Kampanye Secara Daring di Pilkada Menurun
