Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Kontributor Surabaya, Achmad Faizal
Kompas.com - Rabu, 21 Oktober 2020 | 21:33 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaANTARA FOTO/Nova WahyudiIlustrasi: Pilkada Serentak

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur sedang mendalami informasi tentang dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi dalam proses kampanye Pilkada Lamongan Jawa Timur.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan, pendalaman atau investigasi saat ini sedang dilakukan tim Bawaslu Lamongan dan Bawaslu Jawa Timur terkait dugaan keterlibatan tersebut.

Menurutnya, ada 3 dugaan yang sedang diinvestigasi berdasarkan temuan informasi di lapangan.

Selain dugaan penyalahgunaan program pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, serta dugaan aktivitas kampanye di tempat pendidikan.

Baca juga: Akan Diikuti Ribuan Orang, Ini Cara Demonstran Tolak UU Cipta Kerja di Surabaya Cegah Kericuhan

 

"Selanjutnya juga dugaan tentang netralitas ASN di Pilkada Lamongan," kata Aang, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2020) malam.

Dugaan keterlibatan Wahid Wahyudi dalam hal ini karena Astiti Suwarni, salah satu calon wakil bupati di Pilkada Lamongan adalah isteri dari Wahid Wahyudi.

Astiti Suwarni maju bersama Suhandoyo melalui jalur perseorangan atau independen.

Jika memang terbukti ada pelanggaran, hasil pengawasan oleh Bawaslu akan dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kemudian ditentukan sanksi berdasarkan bobot pelanggarannya.

"Sementara untuk pasangan calon, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan program pemerintah, maka sanksi terberat bisa didiskualifikasi dari pencalonan," terang dia.

PenulisKontributor Surabaya, Achmad Faizal
EditorRobertus Belarminus
Terkini Lainnya
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional