Petugas kebersihan menyapi di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020.
JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.
Perlu komitmen yang lebih tinggi dari pasangan calon kepala daerah serta partai politik pengusung dan simpatisannya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sebab, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini dilangsungkan di tengah situasi pandemi.
Sehingga, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, berpotensi meningkatkan risiko penularan virus corona di tengah masyarakat.
Baca juga: Pelanggaran Protokol Kesehatan Paling Banyak Terjadi di Pertemuan Terbatas Kampanye Pilkada
Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020. Angka pelanggaran bertambah 138 kasus bila dibandingkan dengan pengawasan pada kurun waktu sebelumnya, yaitu pada 26 September hingga 5 Oktober yang tercatat 237 kasus.
“Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memberikan peringatan tertulis untuk pasangan calon dan/atau tim kampanye hingga pembubaran kampanye,” ungkap anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).
Tercatat, ada 233 peringatan tertulis yang diberikan Bawaslu kepada para pelanggar protokol kesehatan di dalam rentang masa pengawasan sepuluh hari kedua. Jumlah itu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan peringatan tertulis yang diberikan pada sepuluh hari pertama yaitu sebanyak 70 peringatan.
Baca juga: Bawaslu Riau Temukan 23 Pelanggaran di Masa Kampanye, Politik Uang hingga ASN yang Tak Netral
Sementara itu, sanksi berupa pembubaran kampanye pada sepuluh hari kedua mengalami penurunan, dibandingkan sepuluh hari pertama pengawasn, yakni dari 48 sanksi turun menjadi 35 sanksi.
Afifuddin mengungkapkan, peningkatan kasus pelanggaran protokol kesehatan terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas atau tatap muka.
Bawaslu mencatat, ada 16.468 kegiatan kampanye pertemuan terbatas di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan pada periode 10 hari pertama yaitu sebanyak 9.189 kegiatan kampanye.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, partainya terus mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menginstruksikan para kader dan kandidat kepala daerah yang diusung untuk selalu mensosialisasikan protokol kesehatan saat Pilkada 2020.
Baca juga: Omong Kosong Kampanye Online di Pilkada Depok, Tak Diminati hingga Langgar Protokol
Protokol yang dimaksud yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, imbuh Airlangga, dirinya meminta kepada para kader untuk membagikan 4 juta masker dan menyediakan klinik kuning agar masyarakat dapat melakukan tes usab atau swab test.
“Kita sukseskan Pilkada 2020 sekalipun di tengah pandemi Covid-19. Dari gerakan 3M, hanya masker yang bisa dibagikan. Dua lainnya yaitu menjaga jarak dan mencuci tangan tidak bisa dibagikan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020), seperti dilansir dari Antara.
Dipilihnya masker, kata dia, seiring dengan hasil temuan Bawaslu di sejumlah daerah, dimana banyak calon kepala daerah yang menggunakan masker sebagai bahan kampanye. Setidaknya, ada 159 kabupaten/kota yang calon kepala daerahnya menggunakan masker sebagai bahan kampanye.
“Karena itu, kita melakukan gerakan ini,” ucapnya.
