Pedagang kaki lima menjajakkan dagangannya di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah situasi pandemi Covid-19 berjalan aman. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang jujur terkait kondisi penularan virus corona di wilayah yang hendak menyelenggarakan pilkada.
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menduga, ada upaya untuk menciptakan kondisi seolah suatu daerah dalam keadaan aman atau berada di zona hijau penularan virus corona. Padahal, kondisi tersebut terjadi lantaran langkah testing Covid-19 ditekan.
Tindakan tersebut, menurut dia, dilakukan di wilayah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri pada pilkada serentak kali ini.
"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu masih tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).
Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Tunda Pilkada 2020 untuk Buat Inovasi Pemilu
Menurut dia, dengan masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Tanah Air, seharusnya tidak ada wilayah Indonesia yang masuk ke zona hijau penularan Covid-19.
Kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 4.127 kasus baru dalam sehari. Sehingga, akumulasi angka positif Covid-19 di Indonesia mencapai 344.749 kasus hingga 14 Oktober.
Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 267.851 orang dan 12.156 pasien dinyatakan meninggal dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-19 sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di seluruh dunia.
"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," kata dia.
Baca juga: Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin
Pandu menambahkan, angka tes Covid-19 di Indonesia juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Padahal, untuk dapat mengetahui kondisi penularan virus corona di suatu wilayah, testing harus dilakukan secara masif.
"Itu yang jadi masalah. Kalau testingnya rendah ya kasusnya rendah," ucapnya.
Melansir data Worldometers, Indonesia baru melakukan 3.975.596 tes Covid-19 sejak pandemi ini melanda wilayah Tanah Air dalam tujuh bulan terakhir. Dengan total populasi mencapai 274 juta, jumlah testing Covid-19 masih di bawah ketentuan yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sesuai target WHO, suatu negara semestinya mampu melakukan testing 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Dengan asumsi jumlah populasi Indonesia, maka dibutuhkan tes Covid-19 sebanyak 274.000-an per minggu. Dengan demikian, target tes per harian semestinya di kisaran 39.000-an.
Baca juga: Satgas Pertanyakan Dasar Kecurigaan Tes Covid-19 Ditekan demi Pilkada
Pandu menilai, pemerintah hingga kini masih belum berhasil mengendalikan laju penularan Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan kurva pandemi yang terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.
Menurut dia, jika memang pemerintah memiliki agenda nasional yang tidak dapat ditunda seperti pilkada serentak, seharusnya pemerintah melakukan upaya yang lebih masif agar laju penularan virus corona dapat ditekan. Sehingga, pemerintah dapat memastikan perhelatan pilkada dapat berjalan lancar dan aman.
"Saya bingung, ketika kita sudah punya agenda nasional pilkada, misalnya kita harus terkendali Agustus. Tapi enggak ada target karena nggak ada plan of action," kata dia.
Petugas Satpol PP bersama Bawaslu menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di Alun-alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020). Penertiban APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya itu karena pemasangan tidak sesuai dengan titik yang ditetapkan dalam peraturan KPU (PKPU)."Kondisi aman itu adalah prasyarat untuk pilkada yang berkualitas. Kalau belum aman, kalau dipaksakan mungkin bisa terjadi, pilkada terselenggaran tapi pertanyaan berikutnya ini kah pilkada yang menjadi tujuan kita," imbuh Pandu.
Baca juga: Bawaslu Upayakan Percepat Proses Take Down Akun Media Sosial yang Langgar Aturan Pilkada
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap, agar Pandu dapat menyertakan bukti dan fakta yang kuat untuk mendukung argumentasinya.
Doni mengakui bahwa hingga kini testing Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Namun, ia mengklaim bahwa pemeriksaan yang dilakukan Satgas terus mengalami peningkatan.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito berharap agar Pandu dapat menyampaikan bukti yang dimiliki. Sehingga, pihaknya dapat melakukan koreksi serta evaluasi di dalam pengendalian Covid-19 ke depan.
"Alangkah lebih baik dugaan tersebut dapat disertai dengan fakta agar kritik yang diberikan tersebut dapat menjadi landasan perbaikan upaya pengendalian Covid-19 khususnya pada pemerintah daerah yang disebutkan," ujar Wiku.
Baca juga: Epidemiolog Curiga Tes Covid-19 Ditekan demi Kepentingan Pilkada
Di sisi lain pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan informasi yang disampaikan Pandu sebagai refleksi untuk terus menyampaikan informasi jujur dan transparan atas perkembangan situasi penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.
Hal itu semata-mata perlu dilakukan pemda untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
"Karena dengan testing yang baik maka masalah Covid-19 yang ada di daerah tersebut semakin jelas sehingga solusi yang dipilih dapat lebih efektif," katanya.
