Imam Budi Hartono, politikus PKS yang disebut sudah 99 persen bakal melaju mendampingi Mohammad Idris dalam kontestasi Pilkada Depok 2020.DEPOK, KOMPAS.com - Calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat aturan yang jelas dan tegas soal metode kampanye di tengah pandemi Covid-19.
Saat ini, pemerintah telah menyatakan sikap bahwa Pilkada Serentak 2020, termasuk di dalamnya Pilkada Depok, lanjut terus meski kasus Covid-19 di Indonesia terus menanjak.
Di sisi lain, publik mendesak agar pemerintah mengevaluasi hal ini karena Pilkada rentan menimbulkan klaster Covid-19, terlebih KPU tak melarang kampanye tatap muka hingga saat ini.
"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam pada acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).
Baca juga: Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi
"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.
Imam mengaku tak keberatan apabila kampanye di pilkada serentak, dalam hal ini Pilkada Depok 2020, diwajibkan secara daring saja.
Dari segi penanganan wabah, menurut dia, hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya kluster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.
Jika diterapkan batasan-batasan dengan embel-embel "protokol kesehatan" apalagi tanpa sanksi yang menakutkan, pelanggaran masih rentan terjadi.
Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online
Ia pun menyarankan agar KPU menyediakan waktu bagi para kandidat menguji coba metode kampanye online dari 71 hari masa kampanye yang ada.
"Saya dorong kepada KPU untuk mengeluarkan peraturan, jajal saja 1 bulan ini kita tidak boleh kampanye terbuka, kecuali door to door (dari pintu ke pintu). Jajal saja, kalau 1 bulan ini efektif, kenapa tidak diteruskan?" ujar Imam.
"(Tegaskan bahwa) bertemu dengan masyarakat, secara terbatas juga dilarang. Itu cukup bagi kami. Kalau efektif, selesai. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran," lanjutnya.
"KPU tegas saja, kalau kami tidak boleh ketemu (masyarakat), bilang saja tidak boleh ketemu. Kami akan taati itu," tuntas Imam.
Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.
Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.
Ia akan berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.
Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh segelintir partai di DPRD Kota Depok, yakni PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi.
Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada.
Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.
Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung koalisi gemuk, yakni Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di parlemen.
