Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak pimpinan partai politik (parpol) untuk menyosialisasikan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan pilkada.
Adapun aturan tersebut mengenai peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
"Para sekjen atau pimpinan partai politik untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan hukum, maka di sini kita undang dari Polri," ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 melalui virtual, Selasa (22/9/2020).
Baca juga: 50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19
Mahfud menuturkan, pimpinan parpol memiliki peran besar untuk menyuarakan dan mengarahkan kepada para pengurusnya yang ada di daerah.
Arahan tersebut dapat dilakukan dengan bersama-sama menegakan disiplin protokol kesehatan di tengah pesta demokrasi.
Mahfud mengatakan, ajakan tersebut juga sebagai kelanjutan dari keputusan Presiden Joko Widodo yang tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.
Menurutnya, dengan tak adanya penundaan pilkada, langkah berikutnya adalah mengantisipasi penularan Covid-19.
Oleh karena itu, Mahfud pun mengajak agar pimpinan parpol saling berkomitmen untuk menegakan disiplin protokol kesehatan.
"Sesudah diputuskan dan akan dilaksanakan pemilukada serentak 9 Desember itu adalah bagaiamana kita punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan dispilin dan tegakan hukum sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020," terang Mahfud.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.
Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.
Revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.
Baca juga: Bawaslu: Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut Pilkada Rawan Kerumunan
Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.
Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.
Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi smebilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember.
