Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mendorong penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020.
Hal ini disampaikan merespons semakin banyaknya penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk Ketua KPU RI Arief Budiman.
"Kami pun sebetulnya memang sudah mengusulkan Pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan (virus corona)," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Jumat (18/9/2020).
Khoirunnisa mengatakan, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara penyelenggara kian besar.
Baca juga: Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19
Apalagi, jika di saat bersamaan penyelenggara tak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang mencukupi.
Namun demikian, sejak awal Perludem telah menyampaikan bahwa idealnya Pilkada tak digelar di situasi pandemi.
Sebab, bagaimana pun protokol kesehatan dirancang, Pilkada tetap memaksa orang-orang untuk melakukan pertemuan. Padahal, hal itu berpotensi menyebarkan virus.
"Sebetulnya situasi Pilkada 'nggak kawin' dengan situasi pandemi. Tahapan Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah," tutur Khoirunnisa.
Baca juga: Komisioner KPU Evi Novida Positif Covid-19
Dengan situasi yang demikian, Perludem pun mengusulkan agar dilakukan penundaan Pilkada untuk sementara waktu.
Penundaan bisa dilakukan tidak sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir, tapi setidaknya hingga situasi sudah membaik.
Selama Pilkada ditunda, pemangku kebijakan pun harus membenahi hal-hal yang masih kurang dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.
Misalnya, membuat aturan yang lebih tegas soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pilkada, merancang alternatif pemungutan suara melalui pos, hingga mendesain ulang hari pencoblosan Pilkada menjadi lebih panjang demi mencegah munculnya keramaian.
Baca juga: Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana
"Opsi itu ada, bisa menunda secara nasional 270 daerah ditunda, atau bisa juga menundanya parsial per daerah. Misalnya di satu daerah sangat buruk situasi Covidnya, bisa daerah itu yang ditunda saja," ujar Khoirunnisa.
Khoirunnisa menambahkan, kemungkinan penundaan Pilkada masih terbuka lebar apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang sekarang ini.
Dengan menunda Pilkada, bukan berarti pemangku kepentingan gagal dalam menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi.
"Jangan dinilai juga menjadi gagal atau tidak bisa berdemokrasi, tapi lebih bisa baca situasi dan masyarakat juga akan mengapresiasi itu. Kita kan nggak mau pemilu ini event 5 tahunan saja, kan bukan itu juga yang kita kejar, tapi harus sehat semuanya," kata dia.
Baca juga: Evi Novida Positif Covid-19, Ketua KPU Harap Tak Ada Kekhawatiran Terkait Pilkada
Diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19.
Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada Kamis (17/9/2020) kemarin.
"Tanggal 17 September malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September dengan hasil positif," kata Arief melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (18/9/2020).
"Kehadiran dalam rapat sepanjutnya diwakili oleh anggota KPU," tuturnya
Arief mengatakan, sejak 18 September dini hari hingga saat ini, dirinya melakukan isolasi mandiri di rumah.
Baca juga: Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah
Meski terkonfirmasi positif Covid-19, Arief tak mengalami gejala apapun seperti batuk, pilek, panas, maupun sesak napas.
Sebelum Arief, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik lebih dulu dinyatakan positif Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan juga menyebutkan bahwa terdapat 96 pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengawasi jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih.
Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang.
