Gagal Tes Kesehatan, 4 Petahana Batal Maju di Pilkada, Digantikan Istri hingga Purnawirawan Polisi

Kompas.com - Jumat, 18 September 2020 | 13:53 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPASIlustrasi

KOMPAS.com - Empat bakal calon kepala daerah petahana gagal tes kesehatan sehingga batal maju di Pilkada 2020.

Dari data sementara KPU, empat daerah tersebut adalah Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan), Kabupaten Majene (Sulawesi Barat), Kabupaten Demak (Jawa Tengah), dan Kabupaten Lamongan (Jawa Timur).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan jika salah seorang dari bakal calon tak lolos tes kesehatan, sudah ada mekanisme penggantian bakal calon tersebut.

Baca juga: Petahana Tak Lolos Tes Kesehatan, KPU Berharap Pilkada di Daerah Tetap Kondusif

Dengan demikian, bakal calon pengganti bisa berpasangan dengan bakal calon yang menjadi pasangannya di Pilkada 2020.

"Dalam setiap proses, tentunya juga tahapan pemeriksaan kesehatan, semuanya berpedoman kepada PKPU. Selain itu, seluruh prosesnya diawasi oleh Bawaslu," ucap dia, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: 81 Petahana Ditegur Mendagri karena Langgar Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pilkada

"Kami di KPU pusat bertugas melakukan supervisi baik dari sisi regulasi dan tahapannya," kata Raka Sandi.

Walapun calon petahana tak lolos kesehatan, Raka Sandi berharap penyelenggaran pilkada tetap berjalan kondusif.

"Kaitannya dengan menjaga kondusifitas di daerah, karena ada petahana yang gagal tes kesehatan, tentu hal itu harus dilakukan oleh penyelenggara, " ujar Raka Sandi.

Baca juga: Perpanjangan Pendaftaran Pilwakot Semarang Ditutup, Paslon Petahana Calon Tunggal

Di Barru diganti purnawirawan polisi, di Majene diganti istri

Bakal Calon Wakil Bupati Barru Digugurkan KPU, Ini PenggantinyaSUDDIN SYAMSUDDIN Bakal Calon Wakil Bupati Barru Digugurkan KPU, Ini Penggantinya
Di Barru, KPU menggugurkan salah satu bakal calon wakil bupati Andi Mirza Riologi karena dinyatakan positif narkoba.

Andi Mirza adalah pasangan calon bupati petahan, Suardi Sholeh.

Andi adalah anak mantan Bupati Barru Idris Syukur yang sempat ditahan karena kasus suap pada tahun 2017 lalu.

Setelah Andi Mirza dinyatakan gugur, Suardi kembali maju di Pilkada Barru berpasangan dengan Kompol Purnawirawan Aska Mappe. Aska Mappe pernah mejabat sebagai Wakapolres Barru.

Baca juga: Perjalanan Karier Andi Mirza yang Gugur Pilkada Barru karena Narkoba, Pernah di DPRD hingga Jadi Ketua DPC PDI-P

"Sosok figur pengganti Andi Mirza Riogi adalah Kompol Purnawirawan Aska Mappe, dia merupakan figur yang merakyat di masa jabatannya menjadi Wakapolres Barru," kata Suardi saat dihubungi, Selasa (15/9/2020).

Pasangan tersebut diusung oleh PKS, Nasdem, Demokrat, dan PDI-P.

Sementara itu di Majene, Fahmi Massiara calon bupati petahana gagal di tes kesehatan.

Ia kemudian digantikan oleh sang istri, Fatmawati berpasangan Lukman yang juga wakil bupati petahana.

Baca juga: Saat Anak Mantan Bupati Barru Gugur Pilkada karena Narkoba

Pasangan Fatmawati-Lukman didukung delapan partai politik yakni PPP, Golkar, PDI P, PAN, PKB, PKS, Gerindra dan Partai Nasdem.

Mereka mendaftar ke KPUD Majene pada Rabu (16/9/2020) malam.

“Dengan dukungan 8 partai politik Insya Allah kami optimis," jelas Fatmawati.

Baca juga: Digugurkan KPU Barru karena Positif Narkoba, Andi Mirza Digantikan Purnawirawan Polisi

Diganti Dewan Syuro PKB dan istri ASN

IlustrasiKOMPAS/HANDINING Ilustrasi
Sementara itu di Demak, calon petahana yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Demak Joko Sutanto juga gagal maju di Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan saat rapat pleno terbuka di Kantor KPU Demak pada Minggu (13/9/2020).

Rencananya Joko mendampingi dokter Eistianah yang diusung koalisi PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

Baca juga: Tidak Lolos Tes Kesehatan, Wabup Joko Gagal Maju Pilkada Demak

Menindaklanjuti hal tersebut, PDI-_ sebagai parat pengusung menurunkan rekomendasi pada Ali Makhsun untuk menggantikan Joko Sutanto.

Ali Makhsun adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Suburan Kecamatan Mranggen, Demak.

Dalam surat rekomendasi itu, posisi bakal calon wakil bupati jatuh ke tangan Ali Makhsun yang nantinya akan berpasangan dengan Eistianah.

Sementara itu di Lamongan, Suudin yang menjadi pasangan dari Suhandoyo dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk maju di Pilkada.

Mereka berdua maju dari jalur independen.

Suhandoyo (memakai kopyah) saat mengunjungi kantor KPU Lamongan dalam proses pergantian pasangan calon wakil bupatinya, dari Muhammad Suudin kepada Astiti Suwarni, Rabu (16/9/2020).KOMPAS.COM/istimewa Suhandoyo (memakai kopyah) saat mengunjungi kantor KPU Lamongan dalam proses pergantian pasangan calon wakil bupatinya, dari Muhammad Suudin kepada Astiti Suwarni, Rabu (16/9/2020).

"Oleh tim pemeriksa kesehatan RSUD Dr Soetomo, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)," ujar ketua KPU Lamongan Mahrus Ali, saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020) malam.

KPU memberikan kesempatan sejak Senin (14/9/2020) untuk partai pengusung mencari pengganti Suudin.

Dilansir dari Surya.co.id, Cabup Suhandoyo akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Astiti Suwarni yang tak lain adalah istri Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Jatim, Wahid Wahyudi.

Selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Wahid pernah menjabat sebagai Pjs Bupati Lamongan pada tahun 2015 lalu.

Baca juga: Pilkada Lamongan 2020, Cawabup dari Jalur Independen Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan

"Ibu Astiti Suwarni merupakan simbul keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi yang hasilnya adalah demi kemajuan Lamongan ke depan. Ibu Astiti Suwarni juga bisa dikatakan sebagai wakil dari Lamongan Utara," kata Suhandoyo pada wartawan, Rabu (16/9/2020).

"Semoga penggantian calon wakil bupati ini akan memberi semangat dan energi baru semua tim dan relawan untuk memenangkan kami di Pilkada mendatang," ujar Suhandoyo.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny, Suddin Syamsuddin, Junaedi, Ari Widodo,Hamzah Arfah | Editor: Icha Rastika,, Khairina, Teuku Muhammad Valdy Arief, Rachmawati) Surya.co.id

Penulis
EditorRachmawati
Terkini Lainnya
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
Nasional
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
Nasional