Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 memiliki potensi kerawanan masing-masing sesuai karakteristik daerah.
“Semua wilayah dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak lanjutan 2020, tentunya semua memiliki potensi kerawanan sesuai kerakteristik masing-masing daerah,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).
Baca juga: Polri Dorong Zona Merah Miliki Penegak Protokol Kesehatan Internal
Namun, Awi tidak dapat membeberkan daerah apa saja yang termasuk kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. Ia hanya mengungkapkan unsur-unsur untuk mengukur indeks potensi kerawanan suatu daerah.
Terdapat 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator, untuk menentukan tingkat kerawanan.
Pertama, dimensi penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Variabelnya terdiri dari profesionalitas penyelenggara, profesionalitas Bawaslu atau panwas, serta profesionalitas pengamanan.
Kemudian, dimensi peserta yang terdiri dari lima variabel, yaitu potensi konflik calon, dukungan ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, serta politik identitas.
Baca juga: Polri Akan Tingkatkan Patroli Siber Pilkada 2020 untuk Cegah Hoaks
Dimensi ketiga adalah partisipasi masyarakat. Variabelnya adalah partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.
Selanjutnya, dimensi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terdiri dari, sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.
Terakhir, terdapat tiga variabel dalam dimensi ambang gangguan. Rinciannya, potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.
"Informasi tersebut dijadikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk melakukan deteksi dini dan mencegah hal yang tidak diinginkan," kata Awi.
