Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengakui masih ada tantangan berat untuk mencapai pemilihan umum yang ramah anak.
Salah satunya, dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 nanti yang masih memungkinkan adanya keterlibatan anak-anak.
"Berbagai tantangan dalam mencapai tujuan bersama yaitu pemilu ramah anak, masih kita hadapi," kata Bintang dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, Jumat (11/9/2020).
Baca juga: Menteri PPPA Nilai Keterlibatan Anak di Politik Memicu Jiwa Berkompetisi Tak Sehat
Ia mengatakan, beragam modus dan model pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik masih banyak ditemukan.
Menurut Bintang, termasuk juga belum adanya kesadaran dari orangtua, pengasuh, dan masyarakat umum dalam melindungi anak serta kurangnya perhatian dan program dari pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak-hak anak pada masa kampanye.
Bahkan, pada Pilkada 2020 juga pengawasan terhadap anak yang dilibatkan dalam kampanye dinilai lebih sulit karena kampanye kali ini akan memanfaatkan teknologi internet.
"Justru tahun 2020 pilkada serentak, kalau mengawasi secara fisik jauh lebih mudah daripada mengawasi anak-anak di dunia maya yang aksesnya luar biasa mudah didapatkan," kata Bintang.
"Ini PR kita bersama, PR lebih besar untuk mengawasi dan melindungi anak di Pilkada Serentak 2020," tutur dia.
Baca juga: Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye Pilkada dan Politik Praktis
Ia juga memastikan bahwa anak yang belum memiliki hak pilih tidak mempunyai kepentingan untuk dilibatkan dalam politik praktis.
Dengan demikian, berbagai upaya perlu dilaksanakan untuk memastikan tak ada lagi pelibatan anak dalam kegiatan politik.
