Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, bertambahnya penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif Covid-19 menjadi bukti penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi sangat berisiko.
Hal itu ia sampaikan dalam merespons kabar Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik terkonfirmasi positif Covid-19.
"Terus bertambahnya penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 membuktikan betapa besarnya risiko penyelenggaraan pilkada 2020 pada jajaran penyelenggara pemilu," kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).
Baca juga: Komisioner KPU Evi Novida Positif Covid-19
Titi khawatir penyelenggara pemilu yang positif Covid-19 merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak kasus positif yang tidak muncul ke permukaan atau diketahui masyarakat.
Apalagi, tidak semua penyelenggara Pilkada punya akses terhadap swab test atau tes usap yang terjamin validasinya.
"Jangan-jangan ini fenomena gunung es," ucap Titi.
KPU pun didorong untuk segera menelusuri sumber penularan virus. Penelusuran harus dilakukan secara serius dan terbuka ke publik, sehingga masyarakat memahami kondisi yang dialami penyelenggara Pilkada.
Baca juga: Evi Novida Positif Covid-19, Ketua KPU Harap Tak Ada Kekhawatiran Terkait Pilkada
KPU juga diminta lebih tegas dalam menyusun strategi dan antisipasi penanganan virus selama penyelenggaraan Pilkada, sehingga penularan Covid-19 tak terulang di kalangan penyelenggara.
"Sebab penyelenggara saja yang bisa dibilang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan bisa tertular, apalagi para pihak yang masih abai dengan disiplin pada protokol kesehatan," ujar Titi.
Selain itu, Titi menekan soal mitigasi risiko secara komprehensif dan melibatkan tanggung jawab seluruh pihak yang punya otoritas.
Ia mengatakan, KPU tak boleh menganggap enteng peristiwa ini. Jika kondisi pandemi dinilai kian memburuk dan tak memungkinkan dilakukannya pemilihan, penundaan Pilkada masih bisa dilakukan.
Baca juga: Positif Covid-19, Komisioner KPU Evi Novida Tetap Bekerja secara Daring
"Tidak menutup kemungkinan pada penundaan kembali tahapan pilkada bila dirasa sulit untuk menjami kepatuhan dan disiplin pada protokol kesehatan," kata Titi.
"Setidaknya di daerah-daerah dengan kasus infeksi tinggi dan tidak menunjukkan adanya perbaikan penanganan," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman, Kamis (10/9/2020).
"Iya, benar (positif Covid-19)," kata Arief kepada Kompas.com.
"Saya diberi tahu kemarin hasil swab-nya, keluarnya itu kalau nggak salah kemarin. Cuma tes swabnya kapan saya agak lupa. Tapi hasilnya baru kemarin," tuturnya.
Baca juga: Komisi II DPR Rapat dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu, Evaluasi Tahapan Pilkada
Arief mengatakan, Evi positif Covid-19 tanpa menunjukkan gejala seperti demam, batuk atau pilek. Evi kini menjalani isolasi mandiri di kediamannya.
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 96 pengawas pemilu yang dinyatakan terinfeksi Covid-19 setelah melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih.
Jumlah tersebut terdiri dari 20 pengawas tingkat kecamatan dan 76 pengawas tingkat desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
"Sampai hari ini ditemukan 96 jajaran penyelenggara pengawas pemilu di tingkat ad hoc itu yang dinyatakan positif atas dasar swab," kata Abhan melalui konferensi pers virtual, Senin (7/9/2020).
Saat ini KPU masih terus menyelenggarakan tahapan Pilkada Serentak 2020.
Tahapan yang baru-baru ini digelar ialah pendaftaran peserta. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, 4-6 September 2020.
Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
