Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pasangan calon (paslon) kepala daerah hanya boleh melakukan pengumpulan massa satu kali selama masa kampanye Pilkada 2020.
Pengumpulan massa pun hanya boleh diikuti 100 orang saja.
"Pengumpulan massa dibatasi hanya 100 orang. Itu pun dibatasi satu paslon (melakukan) satu kali dan juga dengan menjaga jarak," ujar Tito dalam rapat koordinasi bersama BPKP, APIP dan pemda yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri, Kamis (3/9/2020).
Baca juga: Perlawanan terhadap Kotak Kosong di Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat
Menurut Tito, aturan ini sudah masuk ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, jika terjadi pelanggaran, akan diberikan sanksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tentu bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu sebab aturan itu sudah masuk peraturan KPU," tutur Tito.
Menurut Tito, tahapan kampanye merupakan titik rawan dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi.
Baca juga: Besok Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada, Mendagri: Tak Boleh Ada Konvoi dan Arakan Massa
Selain potensi pelanggaran pilkada, ada potensi pelanggaran protokol kesehatan karena masa kampanye melibatkan banyak orang.
Pada Pilkada 2020, tahapan kampanye berlangsung mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.
Menurut Tito, pihaknya mendorong masa kampanye Pilkada tahun ini dilakukan dengan sosialisasi penanganan Covid-19.
Sebagai contoh, penanganan Covid-19 dan penanganan dampak sosial ekonomi dijadikan materi utama debat publik paslon kepala daerah.
Baca juga: KPU Wajibkan Peserta Pilkada Bebas Virus Corona, Bagaimana dengan Calon yang Positif Covid-19?
"Jadi isu sentral utamanya adalah penanganan Covid-19 dan dampaknya oleh para calon kepala daerah. Kemudian, alat peraga kampanye bisa dalam bentuk masker, hand sanitizer," tuturnya.
"Setting kami dalam Pilkada 2020 ini adalah agar tidak ada klaster baru. Sebab pilkada sudah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ada dalam aturan KPU," tambah Tito.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
