Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Hasto membantah isu dirinya dijemput tim KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terkait kasus suap yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner non aktif KPU Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
*** Local Caption ***
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan menjadi stimulus penggerak di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19.
"Anggaran penyelenggaraan pilkada dari pemerintah berjumlah Rp 15 Triliun. Lalu akan didorong lagi oleh kemampuan partai politik dan gotong royong para calon kepala daerah. Maka ini mampu menjadi stimulus bagaimana pilkada menghadirkan belanja nasional," kata Hasto dalam diskusi secara virtual, Minggu (9/8/2020).
"Dengan demikian stimulus ekonomi inilah yang kami harapkan menjadi angin harapan bagi rakyat untuk bersama dengan calon pemimpin dapat mengatasi persoalan akibat pandemi," tambah Hasto.
Baca juga: Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda
Hasto mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan berkaitan, dengan banyaknya pengangguran dan peningkatan kemiskinan.
Dalam konteks itu pula, lanjut dia, Pilkada 2020 menjadi momentum bagi para calon kepala daerah untuk mendorong agenda perubahan struktural dalam perekonomian masyarakat.
Untuk itu, menurut Hasto, ada dua hal yang perlu dilakukan para calon kepala daerah di masa pandemi ini.
Baca juga: Mendagri: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tidak Tangani Covid-19
Calon kepala daerah harus bisa memberikan jawaban yang jelas untuk mendorong program padat karya demi mengentaskan pengangguran, sekaligus memikirkan cara untuk mendorong daya beli dan mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan.
"Kami berharap mereka yang dipersiapkan PDI-P benar-benar mampu menjawab tantangan rakyat di tengah pandemi ini," lanjut dia.
Adapun, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
