Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pandemi Covid-19 jangan sampai menunda proses pergantian kepemimpinan di daerah. Menurut Hasto, masyarakat membutuhkan kepastian sehingga Pilkada 2020 tidak boleh ditunda.

"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI-P mendorong pilkada harus dilaksanakan," kata Hasto dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Kemendagri: Pilkada 2020 Tetap Digelar agar Tak Ada Plt Kepala Daerah

Namun, ia mengakui melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah. Karena itu, Hasto meminta pelaksanaan Pilkada harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ia menambahkan, Pilkada adalah ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hasto menilai para calon kepala daerah harus mampu menyajikan solusi kepada masyarakat sebagai jawaban atas berbagai permasalahan akibat pandemi.

Baca juga: PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Untuk itu, ia mendukung sikap pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan Pilkada 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi ccovid-19. Sebab menurut dia PDI-P, Pilkada adalah proses pematangan demokrasi bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya.

"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujar dia.

Adapun, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.