Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nzJAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 tetap tinggi meski pesta demokrasi itu akan digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak' di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Oleh karena itu, Jokowi menekankan pemerintah hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa meyakinkan pemilih bahwa pilkada akan aman dari penyebaran Covid-19.
Baca juga: Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir
Caranya dengan menerapkan Protokol kesehatan yang ketat, khususnya saat pemungutan suara pada Desember mendatang.
"Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid-19 yang kontraproduktif," kata Jokowi.
"Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman," sambung Kepala Negara.
Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca juga: Cerita Kecurangan Pilkada Makassar 2018: Suara Kotak Kosong Dialihkan ke Calon Tunggal
Pada awal pandemi Covid-19, KPU sempat menunda tahapan pilkada selama tiga bulan, terhitung sejak Maret hingga pertengahan Juni.
Tahapan Pilkada baru dilanjutkan kembali pada pertengahan Juni lalu. Pemungutan suara yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September digeser ke 9 Desember.
