Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Gubernur Kaltim Isran Noor (kanan) saat rapat koordinasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 dan pengarahan gugus tugas Covid-19 di Balikpapan, Sabtu (18/07/2020).
SAMARINDA, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengancam akan mencopot ASN jika terlibat kampanye pada Pilkada 2020 mendatang.
Isran menyampaikan hal tersebut di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 dan pengarahan gugus tugas Covid-19 di Balikpapan, Sabtu (18/07/2020).
"Pak Menteri, saya jamin ASN tidak akan berpihak kemana-mana apalagi ikut berkampanye. Kalau ada ASN yang terlibat, selesai dia. Saya berhentikan tentu dengan izin Bapak Menteri," ungkap Isran Noor seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Pemprov Kaltim, Sabtu.
Baca juga: Wagub Positif Corona, Kantor Gubernur Kaltim Ditutup
Isran memastikan tak ada satu pun ASN yang terlibat kampanye para calon kepala daerah yang bertarung di pilkada mendatang.
Selain itu, Isran juga mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan pilkada dengan memfasilitasi kebutuhan alat pelindung diri untuk para petugas penyelenggara selama tahapan pilkada.
“Kita mendukung semua tahapan berjalan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat,” tutur Isran.
Baca juga: Fakta Wakil Gubernur Kaltim Positif Covid-19, Sempat Nge-Drum di Acara Musik dan Terima Banyak Tamu
Tak hanya itu, pemerintah daerah, lanjut Isran, juga memfasilitasi sarana berupa ruangan sekretariat dan mendukung penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
Kemudian, untuk sosialisasi suksesnya Pilkada pun, kata dia, pemerintah daerah memfasilitasi rapat koordinasi bersama Forkopimda provinsi, kabupaten dan kota sampai kecamatan untuk mendukung jalannya pilkada serentak 2020.
Diketahui, Tito berada di Balikpapan sejak Jumat (17/7/2020).
Kunjungan tersebut dalam rangka rapat koordinasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 dan pengarahan gugus tugas Covid-19 di Kaltim.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda Kaltim, para bupati dan wali kota, KPU, Bawaslu serta pimpinan instansi vertikal di Kaltim.
