Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian menyebut, pemerintah daerah (pemda) penyelenggara Pilkada 2020 terus melakukan pencairan anggaran Pilkada yang disepakati melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Hingga Kamis (16/7/2020), pencairan NPHD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 83,01 persen. Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 81,32 persen.
“Anggaran NPHD KPU 8,42 triliun dengan persentase mencapai 83,01 persen. Anggaran NPHD Bawaslu sendiri telah mencapai 2,81 triliun dengan persentase mencapai 81,32 persen," kata Ardian melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/7/2020).
"Pengamanan sejumlah 503,69 miliar dengan persentase mencapai 32,80 persen,” lanjutnya.
Baca juga: Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD
NPHD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karenanya, besaran anggaran penyelenggaraan Pilkada antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda, tergantung dari kemampuan daerah.
Besaran NPHD disepakati oleh KPU daerah penyelenggara Pilkada bersama pemda. Kesepakatan NPHD sendiri selesai dilakukan penyelenggara bersama pemda pada Januari 2020 lalu.
Ardian mengungkap, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada, ada sejumlah daerah yang telah menyalurkan dana NPHD 100 persen.
Ada 171 pemda yang telah mencairkan 100 persen dana NPHD ke KPU daerah. Di antaranya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi.
Baca juga: Ini 11 Provinsi yang Cairkan NPHD Pilkada di Bawah 40 Persen
Kemudian, 174 pemda telah mentransfer 100 persen dana NPHD ke Bawaslu, antara lain pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri dan Jambi.
Lalu, 49 pemda telah mentransfer 100 persen ke pengamanan, di antaranya pemerintah Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah.
"Kemendagri terus beri dorongan optimis agar daerah mentransfer dana NPHD hingga 100 persen," kata Ardian.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.
