Ilustrasi PilkadaJAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menyebutkan bahwa Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tidak akan menguntungkan calon yang merupakan petahana.
Menurut Kastorius, justru petahana akan menghadapi ujian yang lebih berat lantaran melalui pandemi ini masyarakat menilai kepemimpinan petahana.
Anggapan bahwa pilkada di situasi pandemi lebih menguntungkan calon petahana, kata dia, adalah keliru dan tidak didasarkan pada dinamika persoalan masyarakat di tengah wabah.
"Pilkada Serentak 2020 merupakan ujian kepemipinan bagi para kontestan, terutama untuk petahana, untuk dapat membuktikan mereka mampu memimpin dalam situasi tidak normal," kata Kastorius melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/6/2020).
Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Mendagri Sebut Posisi Petahana Tak Diuntungkan
Dengan adanya pandemi ini, kata Kastorius, Pilkada 2020 diharapkan menghasilkan pemimpin yang kompeten dalam menghadapi situasi krisis.
"Pilkada ini kita harapkan menghasilkan kualitas pemimpin yang genuine, bukan karbitan, bukan hanya bisa memimpin di masa enak tetapi di masa sulit," ujarnya.
Mengutip pemikiran futurolog Amerika Serikat bernama Francis Fukuyama, Kastorius menyebutkan bahwa ada tiga hal penting agar negara berhasil menghadapi pandemi.
Pertama, kemampuan negara menyediakan sistem dan faslilitas kesehatan.
Kedua, adanya social trust atau kepercayaan sosial yang menyebabkan masyarakat percaya dan menaati arahan pemerintahnya.
Baca juga: Wali Kota Solo Sebut Tak Punya Anggaran Pilkada, Kemendagri: Dana Seluruh Daerah Cukup
Ketiga, faktor kepemimpinan atau leadership yang menggerakkan upaya menanggulangi pandemi Covid-19.
Faktor leadership pemimpin itulah, menurut Kastorius, yang nantinya akan digunakan pemilih dalam memberikan suaranya pada calon kepala daerah.
"Apakah akan memiliki terobosan inovatif, atau hanya mengambil keuntungan dari keadaan," ujar Kastorius.
"Apa program kandidat tersebut terhadap pemulihan ekonomi di daerahnya. Karena bila terjadi pemulihan di daerah, akan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Baca juga: Komisi II DPR Setuju Perppu tentang Pilkada Disahkan Jadi Undang-undang
Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
