Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimistis sejumlah daerah di Jawa Timur dapat menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), meskipun kasus Covid-19 di provinsi tersebut masih tinggi.
“Tadi kita melaksanakan rapat koordinasi, yang jelas kita optimis, karena rekan-rekan di Jatim (Jawa Timur) ini, Ibu Gubernur sangat mendukung. Kemudian juga bantuan dari Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu Daerah, semua siap,” kata Mendagri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).
Baca juga: Kunjungi Surabaya, Mendagri Minta Pemda Responsif soal Kebutuhan Masker Warga
"Kita sangat optimis pilkada di Jatim ini Insya Allah dapat berjalan baik meskipun masih ada pandemi. Ini sudah disiapkan protokolnya terutama dari KPU sudah menyiapkan peraturan protokolnya termasuk perlindungan bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih,” lanjut dia.
Tito juga berpesan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian, masyarakat akan merasa aman menggunakan hak pilihnya.
Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dinilainya cukup baik.
Baca juga: Mahfud MD: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember, Dananya Sudah Ada
Mantan Kapolri itu menambahkan, dibanding beberapa daerah lainnya, Jawa Timur adalah daerah dengan realisasi anggaran dari NPHD untuk KPUD dan Bawaslu daerah yang cukup tinggi.
Hal itu terlihat dari pencairan NPHD di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pilkada yang mencapai 40 persen. Tito pun meminta agar sisanya segera dicairkan pekan depan.
“Jadi saya lihat dibanding di beberapa daerah lainnya pada waktu vidcon (video conference) dua hari yang lalu, ternyata Jatim adalah yang realisasi anggaran dari NPHD KPU dan Bawaslu-nya itu termasuk yang baik, karena semua di atas 40 persen," papar Tito.
"Jadi kita minta untuk sisanya segera dicairkan minggu depan,” tutur dia.
Baca juga: Pertaruhan Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi
Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
Tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).
Sementara, beberapa waktu belakangan ini, di Jawa Timur tercatat penambahan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Jumat (26/6/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 1.240 kasus baru Covid-19.
Baca juga: UPDATE 26 Juni: Sebaran 1.240 Kasus Baru Covid-19, Jatim Bertambah 356
Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 22.819 spesimen dalam 24 jam terakhir. Sehingga, secara akumulatif ada 51.427 kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Kasus baru Covid-19 tersebar di 27 provinsi. Dari data tersebut, tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi, yakni Jawa Timur (356 kasus baru) dan DKI Jakarta (205 kasus baru).
Kemudian, Jawa Tengah (177 kasus baru), Sulawesi Selatan (172 kasus baru), dan Bali (49 kasus baru).
