Karyawan melintas didekat patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih (Si Danglih) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Danglih sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nzJAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 dikhawatirkan menurunkan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen penyelenggara pilkada ad hoc.
Petugas ad hoc yang dimaksud antara lain, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS).
"Harapan kami tentu partisipasi masyarakat untuk ikut di penyelenggara juga sama, tidak turun. Khawatir kami manakala rekrutmen jajaran ad hoc ini susah," kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2020).
Abhan mengatakan, dalam situasi normal saja, syarat untuk menjadi penyelenggara pilkada di tingkat cukup berat.
Baca juga: KPU Akui Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Rumit dan Mahal
Dalam situasi pandemi, mau tidak mau mereka harus bekerja berdampingan dengan Covid-19.
Tak hanya itu, dengan belum berakhirnya wabah Covid-19, Abhan khawatir partisipasi pemilih di pilkada juga menurun.
Namun demikian, ia berharap pemilih tetap mau menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Harapan kami mudah-mudahan masyarakat tetap antusias pada tanggal 9 Desember maka tetap meningkat partisipasi," kata Abhan.
Baca juga: Belum Ada Aturan Pilkada yang Terbit, Bawaslu Nilai KPU Terlambat
Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengaku bahwa pihaknya akan menggencarkan sosialisasi penyelenggaraan pilkada selama 6 bulan ke depan.
Pramono yakin, dengan sosialisasi ke pemilih ditambah dengan kampanye yang akan dilakukan peserta pilkada, pemilih tetap mau menggunakan hak pilihnya meski pilkada digelar di situasi pandemi.
Baca juga: Bawaslu Berharap Kebutuhan APD Pilkada 2020 Dipenuhi Lewat APBN
"Tentu saja aktivitas pasangan calon dan tim kampanyenya untuk melakukan kampanye, pendekatan ke pemilih menyampaikan visi misi dan seterusnya itu santat berpengaruh pada ketertarikan pemilih menggunakan hak pilihnya," kata Pramono.
Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
Adapun tahapan pra pemungutan suara akan mulai digelar pada pertengahan Juni mendatang.
