Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran pada 18 Mei 2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Dalam Surat Edaran tersebut, kepala daerah yang akan kembali mengikuti Pilkada 2020 tidak diizinkan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) sebagai modal atau alat politik.
"Mengenai bansos tidak digunakan oleh incumbent untuk politik, kami sudah keluarkan surat edaran tentang masalah validasi data dan lain-lainnya, termasuk bansos tidak boleh digunakan untuk Pilkada, ini surat edaran 18 Mei 2020," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (27/5/2020).
Baca juga: Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi
Tito mengatakan, petahana yang diketahui melanggar Surat Edaran tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah.
"Kalau dilanggar, kami akan gunakan UU nomor 23 tahun 2014 itu dari Mendagri dapat lakukan teguran atau sanksi ketika ada aturan yang dilanggar," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengatakan, aturan tersebut tak cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Sebab, ia menduga, akan ada kepala daerah atau pihak petahana di Pilkada yang nantinya akan menggunakan cara-cara terselubung untuk menggunakan dana bansos saat Pilkada.
"Bagaimana cara kita antisipasi penggunaan dana bansos secara terselubung, kalau tidak terang-terangan banyak yang bisa mengakali ini, bagaimana ada mekanisme lain yang kira-kira bisa menyaring bahwa dana bansos tidak digunakan dengan cara terselubung," kata Johan Budi.
Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Lebih Rawan Buka Ruang Korupsi
Menanggapi hal tersebut, Tito mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat sejumlah sanksi apabila kepala daerah tersebut melanggar aturan.
Sanksi tersebut berupa pemotongan gaji, memberhentikan penerimaan gaji hingga pencabutan kewenangan sebagai kepala daerah.
"Jika ada yang memang tidak terang-terangan ini, mohon kalau bisa kami dapat informasi akan kita dalami ada inspektorat kalau ada laporan dari pihak lain dengan bukti-bukti yang ada inspektorat bisa lakukan pemeriksaan bertingkat," pungkasnya.
