Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Hasto membantah isu dirinya dijemput tim KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) terkait kasus suap yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner non aktif KPU Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
*** Local Caption ***
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap melakukan persiapan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar pada Desember 2020.
Hasto mengatakan, persiapan ini merupakan bentuk optimisme PDI-P terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Baca juga: KPU Terima Surat dari Gugus Tugas Covid-19: Tahapan Pilkada Boleh Dilanjutkan
"Pandangan kita sebagai bangsa tentu saja realistis, tapi tentu saja membangun optimisme, membangun harapan. Jadi, persiapan-persiapan tetap dilakukan," kata Hasto dalam konferensi pers, Rabu (27/5/2020).
Menurut Hasto, persiapan menyambut pelaksanaan pilkada serentak tidak akan membuat PDI-P merugi.
Ia menyebutkan, berbagai langkah strategis partai, seperti konsolidasi internal dan rekomendasi calon kepala daerah, terus dibahas.
Baca juga: Mendagri: Gugus Tugas Covid-19 Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020
"Seluruh tahapan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sambil menunggu seluruh perkembangan dengan penanganan Covid-19 ini," ucapnya.
"Karena itu, langkah-langkah strategis juga terus kami lakukan melalui konsolidasi organisasi kepartaian dan rekomendasi calon-calon kepala daerah terus kami godok, kami bahas, secara teleconference," ujar Hasto.
Diketahui, Pemerintah dan DPR sepakat menunda pilkada serentak 2020 dari yang semula dijadwalkan 23 September menjadi 9 Desember 2020.
Dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Rabu (27/5/2020) siang tadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.
Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Lebih Rawan Buka Ruang Korupsi
Namun, kata Tito, Menteri Kesehatan Terawan dan Gugus Tugas Covid-19 mengingatkan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
"Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan gugus tugas, prinsipnya mereka lihat (Covid-19) belum selesai 2021, mereka dukung (Pilkada) 9 Desember. Namun, protokol kesehatan dipatuhi disusun dengan mengukut sertakan mereka," kata Tito.
