Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) idealnya ditunda hingga tahun 2021.
Hal ini demi memastikan keamanan pemilih maupun peserta pemilu dari wabah Covid-19.
Namun demikian, Bawaslu mengaku tetap menghargai keputusan penundaan Pilkada hingga Desember 2020, yang saat ini telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.
"Sebenarnya Bawaslu (menilai) lebih aman pada posisi (Pilkada) di 2021, tetapi karena ini sudah menjadi keputusan maka kita menghormati keputusan dari Komisi II beserta pemerintah dan penyelenggara," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (6/5/2020).
Baca juga: Jokowi Teken Perppu Nomor 2 Tahun 2020, Apa Dampaknya pada Pilkada?
Abhan mengatakan, terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kepastian bagi penyelenggara pemilu untuk menentukan langkah terkait penyelenggaraan Pilkada.
Namun, Perppu tersebut sekaligus juga memberikan ketidakpastian, karena bunyi Pasal 201A Ayat (3) membuka peluang digelarnya pemungutan suara di luar Desember 2020.
Pasal itu menyebutkan bahwa Pilkada mungkin saja kembali ditunda jika bencana non alam, dalam hal ini Covid-19, belum berakhir.
"Saya katakan ada kepastian dalam Perppu tapi masih juga ada ketidakpastian karena kemungkinan masih membuka ruang tidak dilaksanakan di tahun 2020 karena dimungkinkan Covid-19 belum selesai," ujar Abhan.
Menurut Abhan, atas terbitnya Perppu ini, KPU harus segera menindaklanjutinya dengan merevisi peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada.
Hal ini penting karena pasca ditetapkannya Perppu, ada sejumlah tahapan yang harus disesuaikan.
"Karena kalau ini tidak segera ditetapkan kembali soal tahapan Pilkada, ini ada kevakuman, ada kekosongan di dalam penegakan hukum Pilkada," kata Abhan.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada pada Senin (4/5/2020).
Nomenklatur Perppu tersebut, yakni Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan salinan Perppu yang diunggah di website resmi Sekretariat Negara dan dikutip Kompas.com, Selasa (5/5/2020), ada sejumlah pasal yang diubah dan ditambahkan.
Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 201 A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara.
Baca juga: Benyamin Davnie Mengaku Keberatan jika Pilkada Tangsel Diundur hingga 2021
Ayat 1 pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.
Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.
Pemungutan suara bisa digelar setelah bencana non alam berakhir melalui persetujuan KPU, pemerintah dan DPR.
