Wakil Bupati Maria Geong Siap Maju di Pilkada Manggarai Barat

Kontributor Manggarai, Markus Makur
Kompas.com - Jumat, 28 Februari 2020 | 14:13 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/MARKUS MAKURKomunitas milenial Boleng di Kecamatan Boleng menyerahkan cendramata kepada Ibu Wakil Bupati Manggarai Barat, Ibu Maria Geong saat misa syukur berupa rumah adat Manggarai Raya dengan bahan koran bekas, Kamis, (27/2/2020). (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR)

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong siap maju pada Pilkada Manggarai Barat 2020.

Hal itu disampaikan saat digelar misa syukur masa kepemimpinan 4 tahun Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Kamis (27/2/2020) malam.

Ketua tim keluarga, Martin Warus, saat memberi sambutan mengatakan bahwa Maria Geong siap maju untuk bertarung pada Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Kedatangan 39 Finalis Puteri Indonesia ke Labuan Bajo Menjadi Kebanggaan NTT

"Ibu Maria Geong merupakan perempuan pertama NTT yang siap maju menjadi pemimpin di Kabupaten Manggarai Barat," kata Martin, Kamis.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla mengatakan, saat Pilkada 5 tahun lalu, dia sudah bertekad memilih perempuan sebagai wakil bupati.

Pilihannya kepada Maria Geong, yang kini menjadi Wakil Bupati Manggarai Barat.

"Dari awal saya sudah tekad memilih perempuan menjadi pasangan Wakil Bupati. Saya ingin membawa perubahan di Kabupaten Manggarai Barat, di mana perempuan bisa menjadi Wakil Bupati Manggarai Barat," kata Agustinus.

Baca juga: Jumlah Babi yang Mati di NTT Mencapai 1.341 Ekor

PenulisKontributor Manggarai, Markus Makur
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional