Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, sebanyak 160 bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah berpotensi maju dari calon perseorangan atau independen dalan Pilkada 2020 tingkat kabupaten/kota.
"Jadi jumlah kabupaten/kota yang berpotensi ada calon peseorangan itu ada di 160 kabupaten/kota atau setara dengan 61,30 persen. Dengan rincian ada di 136 kabupaten dan 24 kota," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Data tersebut, kata Arief, berdasarkan pemantauan dari 261 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020.
"Hingga Kamis (20/2/2020) pukul 20.13 tercatat 160 paslon calon kepala daerah yang sudah meminta username dan password untuk bisa mengisi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)," ucap Arief.
Baca juga: KPU Minta Kemendagri Desak Pemda Segera Cairkan Dana Pilkada
Untuk diketahui, aplikasi Silon KPU digunakan bakal paslon yang maju dari jalur independen untuk mengunggah data syarat dukungan.
Meski demikian, Arief belum bisa memastikan apakah 160 bakal paslon kepala daerah itu betul-betul maju dari jalur independen atau tidak.
Pasalnya, kesempatan penyerahan dukungan untuk bakal paslon dari jalur independen masih dibuka hingga Minggu (23/2/2020).
"Kami masih tunggu sampai tanggal 23 Februari apakah 160 bakal paslon itu nanti akan betul-betul mengisi dukungan di silon dan menyerahkan dukungan ke kantor KPU," ujar Arief.
Baca juga: Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020
Seperti diketahui, bakal calon kepala daerah yang hendak maju melalui jalur perseorangan harus mengantongi dukungan dari masyarakat dengan jumlah minimal yang sudah ditentukan.
"Belum pendaftaran, ini hanya sebagai satu langkah, satu tahapan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan agar dia bisa mengikuti pendaftaran nanti pada bulan Juni," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Evi menjelaskan, syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan berbeda-beda tiap daerah.
Angka syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah.
Untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, maka syarat minimal dukungan sebesar 10 persen.
Baca juga: Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok
Di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.
Daerah dengan jumlah DPT 6-12 juta syarat minimal 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta.
Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Sementara itu, untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen.
Di daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen.
Daerah dengan jumlah DPT 500.000 - 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta.
Baca juga: Diusung Nasdem di Pilkada Makassar, Danny Pomanto Tak Jadi Lewat Jalur Independen
Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Setelah tahapan penyerahan syarat dukungan selesai, KPU akan melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan kelengkapan syarat.
Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah bersamaan dengan pendaftaran jalur dukungan partai politik, 16 sampai 18 Juni 2020 mendatang.
Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Adapun 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.
