Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap anggaran Pilkada 2020 dapat dicairkan tepat waktu. Jumlah anggaran juga diharapkan sesuai dengan kesepakatan.
"Saya berharap pencairannya tepat waktu jumlahnya juga sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani," kata Arief di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Jumlah anggaran Pilkada tiap daerah sebelumnya telah disepakati KPU provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Arief mengatakan, kesepakatan anggaran Pilkada di 270 daerah besarannya mencapai Rp 9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, yang sudah dicairkan sebanyak Rp 444 miliar hingga 10 Januari 2020.
Baca juga: Pemda yang Tak Segera Cairkan Anggaran Pilkada Terancam Sanksi
Menurut Arief, pencairan anggaran Pilkada tak bisa dilakukan sekaligus, sehingga harus secara bertahap.
Tahapan itu berbeda-beda jumlahnya di tiap daerah, tergantung dari besaran anggaran yang disepakati.
"Bukan berarti pemerintah daerah tidak mau mencairkan, tetapi memang pencairannya mengikuti term pencairan. Ada pencairan tahap pertama, kedua, ketiga, begitu," ujar Arief.
Arief mengaku, dirinya telah mengingatkan jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi sebaik mungkin dengan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran Pilkada.
Baca juga: Delapan Bulan Jelang Pilkada, Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat
Ia meminta supaya KPU berkirim surat permohonan pencairan anggaran satu bulan sebelum waktu yang telah disepakati.
Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Adapun hari pemungutan suara Pilkada jatuh pada 23 September.
