Wakil Bupati Sumenep Fauzi (kiri) yang kini dicalonkan sebagai bupati Sumenep bersama dengan Ketua PCNU Sumenep, Panji Taufik dalam salah satu kegiatan di kantor PCNU Sumenep.SUMENEP, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sumenep pada Pilkada serentak tahun 2020 memilih tidak berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep.
Koalisi yang sudah terjalin selama 10 tahun, terancam tidak berlanjut di Pilkada tahun ini.
Sekretaris PDI-P Sumenep Abrari saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2020) menuturkan, PDI-P dan PKB sama-sama akan mengajukan calon bupati sendiri.
Baca juga: 2 Rumah Sakit Terapung Siap Layani Warga di Pulau Terpencil Sumenep
Meskipun persyaratan dukungan kursi PDI-P di DPRD Sumenep tidak mencukupi, namun PDI-P siap menggandeng partai lain yang sama-sama tidak memenuhi persyaratan.
Kursi legislatif PDI-P di Sumenep hasil Pemilu 2019 kemarin sebanyak lima kursi.
"Semua partai selain PKB, kami dekati untuk memenuhi persyaratan pencalonan. PKB memilih meninggalkan kami," ujar Abrari.
Abrari menambahkan, PDI-P sudah menetapkan figur calon bupati yakni Wakil Bupati Sumenep saat ini, Fauzi.
Penetapan Fauzi sebagai calon bupati Sumenep sudah atas kehendak DPP PDI-P.
Sedangkan pendamping sebagai calon wakil bupati, masih akan ditetapkan pada bulan Februari mendatang.
Sebab, saat ini, sejumlah partai sama-sama mengajukan figurnya sebagai bupati.
Baca juga: Pilkada Surabaya, PAN dan PKB Beri Rekomendasi untuk Mantan Kapolda Jatim
Namun, berdasarkan aspirasi yang diterima PDI-P, termasuk dari kalangan Nahdliyin, calon wakil bupati Sumenep yang akan diusung, berasal dari Nahdlatul Ulama.
Meskipun NU bukanlah partai politik, namun cukup banyak figur kader NU yang ada di partai politik.
Selain itu, mayoritas warga Sumenep adalah Nahdliyin.
"PDI-P ingin di Sumenep seperti yang terjadi di republik saat ini yakni representasi kelompok nasionalis dan religius," ungkap mantan anggota DPRD Sumenep ini.
