Seorang Dosen ASN Dipanggil Bawaslu Mataram Terkait Pencalonan Wali Kota

Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid
Kompas.com - Kamis, 16 Januari 2020 | 13:22 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/IDHAM KHALIDMedia center Bawaslu Mataram

MATARAM, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memanggil seorang dosen aparatur sipil negara (ASN) berinisial AM.

Pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait dugaan menjadi bakal calon wali kota Mataram pada Pilkada 2020.

"Atas hasil penelusuran yang telah dilakukan, diketahui bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar di salah satu partai untuk menjadi bakal calon wakil wali kota Mataram pada Pilkada 2020," kata Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Dewi Asmawardani, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Pasutri di Bima Diduga Perkosa Anak Angkat Selama Bertahun-tahun

Selain itu, AM juga telah menyampaikan visi misi di media sosial Facebook dan telah menjadi bakal calon di salah satu partai.

Dewi menyebutkan, hasil klarifikasi belum bisa dipublikasikan apakah AM melakukan pelanggaran atau tidak.

Sebab, terlebih dahulu Bawaslu harus menggelar pleno bersama anggota komisioner lainnya.

"Belum bisa kami ekspose, karena harus diplenokan dulu," kata Dewi.

Menurut Dewi,  jika AM terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan proses lanjutan berupa rekomendasi sanksi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Adapun, dugaan pelanggan yang dilakukan AM yakni menyangkut kode etik dan netralitas ASN.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Masyarakat NTB Diingatkan Waspada Siklon Tropis Claudia

PenulisKontributor Lombok Tengah, Idham Khalid
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional