Wakapolda Papua, Brigjen Yakobus MarjukiJAYAPURA, KOMPAS.com - Menghadapi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Polda Papua mulai mempersiapkan diri untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.
Langkah awal yang diambil adalah dengan melakukan pemetaan ancaman di 11 kabupaten yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Kami sedang melakukan pemetaan ancaman untuk Pilkada serentak di 11 kabupaten. Jadi semua unit intelijen semua berpikir memetakan ancaman terkait Pilkada," ujar Wakapolda Papua, Brigjen Yakobus Marjuki, di Jayapura, Rabu (8/1/2020).
Baca juga: Prajurit TNI Terpidana Kasus Amunisi Ilegal di Papua Meninggal di Rutan Militer
Ia mengakui bila penyelenggaraan Pilkada selalu menimbulkan potensi terjadinya konflik karena pihak-pihak yang berseteru dalam memperebutkan kursi kepala daerah.
Karenanya, ia menegaskan, fungsi intelijen sangat penting untuk menditeksi potensi ancaman tersebut.
Tidak hanya memetakan, Marzuki juga meminta intelijen memberikan saran untuk mengatasi potensi ancaman tersebut.
"Sebulan ini harus selesai, habis ini mereka langsung bereaksi untuk 2020 sehingga tidak merasa terdadak. Mereka harus menyajikan saran-saran solusi yang dikerjakan secara bersama," tutur dia.
Dari 11 kabupaten yang akan menggelar Pilkada di Papua, nantinya Polda Papua akan membuat ranking kerawanan.
Baca juga: DPW PAN Papua Minta Kadernya di DPR Tolak Rencana Pemekaran Wilayah
Dari peringkatan tersebut, kemudian bisa ditentukan mengenai penempatan pasukan bantuan.
"Tapi, kalau melihat intel dasarnya, Waropen ternyata banyak masalah 5 tahun yang lalu. Ini yang harus kami cermati nanti," kata Yakobus.
11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini adalah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo.
