Ilustrasi PilkadaJAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili memprediksi isu populisme agama akan mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada) Serentak 2020.
Isu populisme agama dalam Pilkada 2020 juga diprediksi akan mengakibatkan situasi menjadi rawan.
"Pilkada saya yakin akan ada," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (31/12/2019).
Halili mengatakan, penggunaan isu populisme agama pada pesta demokrasi cukup mengkhawatirkan.
Baca juga: Menakar Peluang Calon Independen di Pilkada 2020
Sebab, kata dia, sepanjang para politisi cenderung memainkan populisme agama, maka akan timbul kerawanan pada pelaksanaan Pilkada 2020.
Halili mengatakan, pemerintah pusat perlu mengantisipasi dan bertindak tegas terhadap kemunculan isu populisme agama.
"Terutama Kemenagdari, termasuk Kemenpan RB untuk memastikan tidak digunakannya populisme agama untuk kepentingan Pilkada," kata dia.
Halili menambahkan, hadirnya pemerintah dalam mengantisipasi isu populisme agama juga dapat menggiring para calon lebih mengangkat isu kenegarawanan.
"Jika populisme dimainkan, (kelompok) minoritas akan selalu menjadi korban dalam situasi apa pun," kata dia.
Baca juga: Pilkada 2020 Diprediksi Sepi Calon Independen karena Penguatan Oligarki
Adapun Pilkada Serentak 2020 terselenggara di 270 wilayah di Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi.
Sembilan provinsi itu meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.
Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September 2020.
