Sekjen Demokrat: Anak Presiden atau Bukan, Punya Kesempatan yang Sama

Haryanti Puspa Sari
Kompas.com - Selasa, 17 Desember 2019 | 22:09 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPutra Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai, majunya anak dan menantu Presiden Joko Widodo pada Pilkada 2020 bukan pertanda munculnya fenomena dinasti politik.

Hal yang sama juga terjadi ketika putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Menurut Hinca, definisi dinasti politik yang sering dituduhkan oleh sejumlah pihak harus diluruskan.

"Yang disebut dinasti misalnya, anakku, itu ditunjuk aja, bukan publik. Nah kalau publik yang memilih kan enggak boleh dimarahi, karena itu pilihan publik. Karena itu harus kita luruskan dinasti politik itu," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Hinca mengatakan, sepanjang Gibran dan Bobby dipilih langsung masyarakat.

Hal itu, kata dia, sesuatu yang adil dan demokratis karena tergantung pada keinginan publik.

"Jadi demokrasi itu hebat sekaligus ada kelemahannya. Bisa terpilih siapa saja sesuai keinginan publik. Jadi ya sudah, karena pilihan kita demokrasi, maka, yang tadi pertanyaan-pertanyaan, apakah dia anak presiden, apakah bukan anak presiden semua mempunyai kesempatan yang sama," ujarnya.

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka: Kalau Dinasti Politik, Saya Kemarin Minta Jadi Menteri

Kendati demikian, Hinca mengingatkan, penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan secara adil dan tidak ada keberpihakan pada salah satu kandidat Pilkada.

"Menjadi concern kita penyelenggaraannya harus fair, penyelenggaraannya sama, tidak ada yang berat sebelah dan tidak ada yang keberpihakan, meskipun perasaan publik nggak bisa dibohongi juga," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, telah resmi mendaftar sebagai calon wali Kota Solo pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Usai menyelesaikan pendaftaran di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah di di Panti Marhaen Semarang, pada Kamis (12/12/2019) siang, Gibran pun menggelar orasi politik pertamanya.

"Sekali lagi saya tidak bisa membalas dengan materi, karena saya tahu bukan itu yang Bapak, Ibu inginkan. Yang Bapak, Ibu inginkan adalah lompatan, percepatan agar Solo lebih maju lagi," ujarnya di hadapan para pendukungnya.

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka: Saya Sempat Meragukan PDI-P

Sementara itu, menantu Presiden Joko Widodo Bobby Nasution juga telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan ke DPD PDI-P Sumatera Utara pada Selasa (3/12/2019).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto mengungkapkan, setelah resmi mendaftar, Bobby selanjutnya menjalani tahapan penjaringan di internal partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut.

Proses penjaringan sendiri dimulai dari DPC PDI-P Kota Medan.

Kemudian lanjut ke DPD PDI-P Sumatera Utara dan terakhir diproses oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Bambang mengatakan, akan mengeluarkan rekomendasi bagi Bobby Nasution sebagai bakal calon wali kota Medan pada saat pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) I yang berlangsung pada 10 hingga 12 Januari 2020 di Jakarta.

"Kalau bicara rekomendasi tahap satu itu sudah ada perintah dari Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) akan diluncurkan pada saat Rakernas," ujar Bambang di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

PenulisHaryanti Puspa Sari
EditorKristian Erdianto
Terkini Lainnya
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Nasional
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Surabaya
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Regional
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Regional
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+